Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 167
"Kami akan menyempurnakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun
2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Permenaker Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Uang Servis pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel," jelasnya.
Selain mengkaji soal kebijakan THR, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah berkoordinasi
dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan ketersediaan data terkait penetapan upah
minimum tahun ini seperti data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat
pengangguran terbuka, dan median upah. Selain itu, juga dibahas soal penetapan upah untuk
usaha kecil dan mikro seperti rata-rata konsumsi dan garis kemiskinan.
Kemenaker juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi
penetapan upah minimum sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2021,
memastikan kepatuhan kepala daerah dalam penetapan upah minimum Tahun 2021 dan
memastikan kepala daerah untuk mengikuti kebijakan pengupahan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
Selanjutnya, Kemenaker juga mendorong perusahaan agar segera menyusun dan menetapkan
struktur skala upah melalui bimbingan teknis penyusunan struktur dan skala upah.
Setelah itu, Kemenaker juga akan menyusun Permenaker baru tentang pengusulan keanggotaan
dewan pengupahan.
Semua rencana di atas merupakan tindak lanjut dari PP.No36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Namun, Ida tak merinci lebih lanjut seperti apa pelaksanaan hingga target dari masing-masing
rencana di atas.
166
