Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021

kompetensi CPMI menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Selasa (16/3/2021).
Ida menuturkan sejak awal penyusunan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020
tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja menyepakati bahwa
ada kuota khusus untuk peningkatan CPMI, tapi hal itu tertunda lantaran kondisi pandemi
COVID-19.

"Maka hingga kini, keinginan kami untuk mendapatkan alokasi atau kuota bagi CPMI belum
terpenuhi. Kita dorong terus agar CPMI dapat kuota Kartu Prakerja," imbuhnya dalam Rapat
Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut, ia menambahkan terdapat delapan platform digital sebagai pelaksana program
Kartu Prakerja yang meliputi SISNAKER, Tokopedia, Skill Academy, Mau Belajar Apa, Bukalapak,
Pintaria, Sekolah.mu, dan Pijar Mahir.

"Sisnaker merupakan satu-satunya platform digital milik pemerintah sebagai pelaksana Program
Kartu Prakerja. Di sini posisi kami, Kementerian Ketenagakerjaan adalah salah satu platform
digital milik pemerintah," ucapnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengemukakan tiga upaya yang telah dilakukan Kemnaker pada
2020 dalam mendukung program Kartu Prakerja. Pertama, melakukan pendataan tenaga kerja
terdampak COVID-19 untuk kemudian diusulkan menjadi daftar waitlist Program Kartu Prakerja
sebesar 2,175 juta orang, termasuk CPMI.

Kedua, menerbitkan Permenaker Nomor 17 Tahun 2020 tentang Proses Bisnis, Tata Cara
Pendaftaran, Seleksi, dan Penetapan Penerima Kartu Prakerja dengan Cara Luar Jaringan yang
merupakan turunan Perpres Nomor 76 Tahun 2020 dan Permenko Nomor 11 Tahun 2020.

Ketiga, Sisnaker sebagai satu-satunya platform digital pemerintah yang menjadi mitra Program
Kartu Prakerja dengan transaksi pelatihan sebesar 586.049 penerima Kartu Prakerja secara
daring. (akd/ega).

96