Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 99

"Ini adalah salah satu upaya peningkatan kompetensi CPMI. Saya kira dalam Undang-Undang
              Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  bahwa  peningkatan
              kompetensi  CPMI  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,"  kata
              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI
              di Jakarta, Selasa (16/3/2021). ( B aca juga:PMI Belum Manfaatkan Pemberdayaan Jamsos dari
              BPJS  Ketenagakerjaan  )  Ida  mengemukakan,  sejak  awal  penyusunan  Peraturan  Menteri
              Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program
              Kartu Pra Kerja menyepakati bahwa ada kuota khusus untuk peningkatan CPMI, tapi hal itu
              tertunda lantaran kondisi pandemi Covid-19.

              "Maka  hingga  kini, keinginan  kami  untuk  mendapatkan  alokasi  atau  kuota  bagi  CPMI  belum
              terpenuhi. Kita dorong terus agar CPMI dapat kuota Kartu Prakerja," ucapnya.

              Menaker Ida mengatakan, terdapat delapan platform digital sebagai pelaksana program Kartu
              Prakerja  yang  meliputi  SISNAKER,  Tokopedia,  Skill  Academy,  Mau  Belajar  Apa,  Bukalapak,
              Pintaria, Sekolah.mu, dan Pijar Mahir.

              "SISNAKER  merupakan  satu-satunya  platform  digital  milik  pemerintah  sebagai  pelaksana
              Program Kartu Prakerja. Di sini posisi kami, Kementerian Ketenagakerjaan, adalah salah satu
              platform digital milik pemerintah," ucapnya.

              Pada kesempatan itu, dia juga mengemukakan tiga upaya yang telah dilakukan Kemnaker pada
              2020 dalam mendukung program Kartu Prakerja. Pertama, melakukan pendataan tenaga kerja
              terdampak Covid-19 untuk kemudian diusulkan menjadi daftar waitlist Program Kartu Prakerja
              sebesar 2,175 juta orang, termasuk CPMI. (  Kedua, menerbitkan Permenaker Nomor 17 Tahun
              2020  tentang  Proses  Bisnis,  Tata  Cara  Pendaftaran,  Seleksi,  dan  Penetapan  Penerima  Kartu
              Prakerja dengan Cara Luar Jaringan yang merupakan turunan Perpres Nomor 76 Tahun 2020
              dan Permenko Nomor 11 Tahun 2020.

              "Ketiga, Sisnaker sebagai satu-satunya platform digital pemerintah yang menjadi mitra Program
              Kartu  Prakerja  dengan  transaksi  pelatihan  sebesar  586.049  penerima  Kartu  Prakerja  secara
              daring," pungkasnya. (uka).




































                                                           98
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104