Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2020
P. 39
Menurut Said Iqbal, ada tiga hal yang dilanggar oleh pihak Gojek dalam melakukan PHK.
Pertama, Gojek tidak melakukan langkah-langkah yang maksimal untuk mencegah agar tidak
terjadi PHK. Termasuk tidak ada perundingan dengan karyawan. Berdasarkan informasi yang
dterimanya, karyawan hanya dikumpulkan dan diberitahu.
"Padahal dalam undang-undang, PHK harus dirundingkan. Bukan disosialisasikan," kata Said
menambahkan.
Pelanggaran yang kedua, lanjut Said, di dalam undang-undang tidak dikenal istilah pesangon
empat pekan. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemberian pesangon harus dilakukan
sesuai massa kerja, dengan nilai maksimal 9 bulan upah. Kemudian ada uang penghargaan
masa kerja maksimal 10 bulan upah, serta ganti rugi yang nilainya 15 persen dari total nilai
pesangon dan penghargaan masa kerja.
Ketiga, Said menengungkapkan, Gojek tidak melaporkan PHK ke dinas tenaga kerja.
Menurutnya, hal ini merupakan pelanggaran. Karena PHK yang dilakukan tanpa izin atau sepihak
dari perusahaan, maka PHK-nya batal demi hukum.
Selain mengajukan gugatan, dalam waktu dekat ini KSPI akan mengirimkan surat resmi ke
pengawas ketenagakerjaan agar segera memeriksa Gojek. KSPI akan mendesak bidang
pengawas ketenagakerjaan untuk memeriksa Gojek atas pelanggaran yang dilakukannya.
"KSPI mendesak Gojek menghentikan PHK dan mempekerjakan kembai ke 430 karyawan. Kami
akan all out melakukan pembelaan terhadap buruh yang di PHK. Saat ini mereka sedang dalam
proses pembuatan surat kuasa ke KSPI," tutupnya..
38
