Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2019

Aplikasi transportasi daring ini digunakan oleh pengemudi ojek atau taksi daring
untuk menerima pesanan dari pelanggan.

Uniknya, kata Sugeng, hubungan antara perusahaan penyedia aplikasi itu dengan
para pengemudi tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja. Mengacu UU
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan
antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang
mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Sementara dalam kasus transportasi daring ini ketiga unsur itu tidak terpenuhi
karena terjadi bias. Misalnya, siapa yang memberi perintah kepada pengemudi?
Apakah perusahaan aplikasi atau pelanggan yang mengajukan pesanan?

"Dalam kasus pengemudi online ini terjadi bias, mana yang disebut pemberi kerja,
siapa yang memberikan perintah, dan siapa yang memberi upah," kata Sugeng
dalam acara diskusi bertajuk "Tantangan Perubahan Hubungan Industrial dalam
Revolusi Industri 4.0 yang digelar Hukumonline.com di Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Menurut Sugeng, hukum ketenagakerjaan mesti mengantisipasi atau mengadopsi
perkembangan revolusi industri 4.0 itu. Jika tidak ada regulasi ketenagakerjaan
yang mengaturnya, revolusi industri ini bisa menimbulkan masalah. Misalnya, terkait
hubungan antara pengemudi dan aplikasi transportasi daring itu. Belum lagi, ketika
terjadi sengketa, butuh ketentuan yang mengatur bagaimana penyelesaiannya
apakah melalui pengadilan hubungan industrial (PHI) atau pengadilan perdata.

"Perlu dibentuk regulasi ketenagakerjaan baru, meskipun prosesnya membutuhkan
waktu yang tidak sebentar," tuturnya.

Dia menilai peta jalan yang dibentuk pemerintah mengenai persiapan Indonesia
menuju Revolusi Industri 4.0 hanya menyasar soal sumber daya manusia (SDM),
tidak menyentuh pembaruan regulasi ketenagakerjaan.

Sugeng melihat konsep hubungan kerja yang berkembang saat ini bentuknya
kemitraan, pekerjaan bisa dilakukan dimana saja dan pekerja bisa bekerja pada
lebih dari satu perusahaan. Untuk pengupahan perhitungannya berorientasi hasil
kerja, bukan kehadiran pekerja di tempat kerja.

Tak terkecuali di lingkungan MA, Sugeng menambahkan menangani perkara yang
berkaitan ketenagakerjaan di era Revolusi Industri 4.0 itu bisa dilakukan melalui
beberapa cara. Misalnya, kamar perdata membuat rumusan yang mengikat secara
internal dan melalui penemuan hukum oleh hakim dalam memeriksa perkara.
"Memang hukum selalu tertinggal dari realita, maka harus ada terobosan," akunya.

Seperti diketahui, tahun lalu, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Peta Jalan
Revolusi Industri 4.0 yang dinamakan Making Indonesia 4.0. Dalam dokumen ini,
pemerintah akan mendorong produktivitas tenaga kerja, sehingga meningkatkan
daya saing dan mengangkat pangsa pasar ekspor global. Pemerintah yakin dengan

Page 74 of 148.