Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 SEPTEMBER 2019
P. 122

Hal yang sama juga terjadi pada bidang pendidikan. Saat ini, tersedia 143 pos
               pekerjaan bagi TKA, mulai dari guru SD, dosen, guru bahasa, hingga guru anak
               berkebutuhan khusus. Padahal, aturan sebelumnya, Kepmenakertrans 462 Tahun
               2012 hanya terdapat 115 pos pekerjaan.


                Hal serupa juga terjadi untuk kategori industri pengolahan golongan pokok industri
               bahan kimia dan barang dari kimia. Dalam Kepmenaker 228/2019 terdapat 33 pos
               pekerjaan. Dalam aturan pendahulunya Kepmenakertrans Nomor 463 Tahun 2012
               terdapat 14 pos pekerjaan.

                Kendati demikian, terdapat kategori pekerjaan yang justru mempersempit
               kesempatan orang asing bekerja di Indonesia. Misal, kategori industri pengolahan
               subgolongan industri alas kaki.

                Sebelumnya, dalam Kepmenaker Nomor 15 Tahun 2015 tentang Jabatan yang
               Dapat Diduduki oleh TKA pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri
               Alas Kaki terdapat 46 pos jabatan. Namun, dalam Kepmenaker 228/2019, pos
               jabatan yang tersedia industri alas kaki hanya 40 jabatan.

                 Demikian pula untuk golongan pokok industri minuman, yaitu dari 40 pos yang
               diatur Kepmenaker 354 Tahun 2013 menjadi 31 pos jabatan.

                Selanjutnya, dalam diktum kedua Kepmenaker 228/2019, Hanif mengizinkan posisi
               jabatan komisaris atau direktur yang tidak mengurus personalia diduduki oleh TKA,
               selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

                Sesuai diktum ketiga, apabila pos jabatan TKA tidak tercantum dalam lampiran
               Kepmenaker 228/2019, maka menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat
               memberikan izin.

                Pada diktum keempat, pemerintah juga mengatur jabatan yang dapat diduduki oleh
               TKA dan persyaratan jabatan dievaluasi paling singkat 2 tahun atau sewaktu-waktu
               apabila diperlukan.


                "Pada saat Keputusan Menteri ini (Kepmenaker 228/2019) mulai berlaku, izin
               mempekerjakan TKA yang dimiliki oleh pemberi kerja dinyatakan tetap berlaku
               sampai dengan habis masa berlakunya," tutur Hanif seperti dikutip dalam diktum
               kelima Kepmenaker 228/2019.

                 (sfr/bir).


















                                                      Page 121 of 136.
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127