Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 SEPTEMBER 2019
P. 18
subjektifnya seorang Menaker memberi izin kepada orang asing untuk bekerja di
Indonesia. "Bisa juga dapat menyeret seorang Menaker gelap mata untuk
melakukan korupsi," kata dia.
Ia mengatakan, jabatan yang ditentukan di Kepmenaker ini merupakan proses
liberalisasi atas ketentuan TKA sehingga pekerjaan di segala bidang dan segala
fungsi bisa diduduki TKA.
Kalau pun pemberi kerja mau mengunakan TKA yang tidak ada di list (catatan) di
Kepmenaker ini maka Menaker bisa memberikan izin. "Ini kan artinya Menaker
secara subyektif bisa menerbitkan izin TKA untuk sektor maupun jabatan lainnya,"
kata Timboel Siregar.
TKA sudah diberikan ruang yang sangat luas untuk bekerja di Indonesia tanpa
mempertimbangkan keberadaan tenaga kerja Indonesia (TKI). "Harusnya
Kepmenaker ini harus tetap mengacu pada UUK," tegas Timboel.
Menurut Timboel, Pasal 45 UUK yang mewajibkan adanya tenaga kerja pendamping
sebagai bentuk alih teknologi tentunya tidak akan dilakukan oleh TKA yang disebut
di Kepmenker ini.
Kepmenaker ini menjadi tantangan bagi tenaga kerja kita, dan sekaligus menjadi
ancaman bagi tenaga kerja kita karena sudah dibuka seluas luasnya terkait jabatan
dan fungsi TKA tersebut. "TKA akan mudah masuk di segala bidang dan dampaknya
akan berpotensi meningkatkan pengangguran terdidik tenaga kerja kita," kata dia.
Seharusnya, kata Timboel, pemerintah tunduk pada pasal 42 - 49 UUK, tidak seperti
ini asal terobos saja. "Kalau UUK nya memang membebaskan TKA ya baru boleh
ada Kepmenker seperti ini," kata dia.
Ia menyayangkan Menaker kembali meliberalisasi regulasi ketenagakerjaan.
"Setelah aturan izin perusahaan outsourcing telah diliberalkan, kini meliberalisasi
regulasi TKA," kata dia.
Sumber: Suara Pembaruan
Page 17 of 136.
