Page 154 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2021

KEMENAKER MINTA SERIKAT PEKERJA AKTIF DIALOG DENGAN MANAJEMEN

JawaPos.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus mendorong pekerja
perempuan mendapatkan pelindungan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-
haknya. Kemenaker meminta pengurus serikat pekerja atau buruh agar terus melakukan dialog
sosial dengan manajemen perusahaan.

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, diskusi dan komunikasi para pekerja perempuan
dengan manajemen harus dilakukan karena terkait dengan pentingnya membangun budaya zero
tolerance for harassment, guna terwujudnya kenyamanan bekerja bagi perempuan.

“Dialog sosial akan sangat berpengaruh dan memberikan manfaat bagi inklusivitas pekerja
perempuan di dunia kerja,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Rabu (13/10).

Anwar Sanusi menyebut, hal itu dilakukan karena para pekerja perempuan kerap kali
mendapatkan bentuk kekerasan atau pelecehan seksual, baik verbal maupun nonverbal. Hal itu
tidak boleh terjadi atau menimpa pekerja, khususnya pekerja perempuan.

“Inisiasi dialog sosial dengan manajemen perusahaan harus datang dari perempuan karena
perempuan lebih memiliki kepekaan daripada laki-laki,” ucapnya.

Sekjen Anwar menilai, pekerja perempuan pun harus proaktif berdialog, menyosialisasikan ke
kalangan pekerja dan perusahaan melalui forum-forum yang ada di perusahaan, agar tidak boleh
terjadi kekerasan dan pelecehan.
“Jika sering dilakukan sosialisasi, maka ruang bagi siapa pun yang akan melakukan kekerasan
atau pelecehan menjadi tertutup,” imbuhnya Menurutnya, sosialisasi anti-kekerasan atau
pelecehan juga perlu dilakukan di luar tempat kerja, seperti keluarga dan lingkungan sosialnya.
Dengan demikian, perempuan dapat merasa lebih aman dan nyaman saat bekerja. “Sesuai
arahan Menaker Bu Ida Fauziyah, kalau perusahaan punya komitmen, orang tidak berani macam-
macam melakukan kekerasan atau pelecehan seksual,” tegasnya.

Kemnaker sendiri, kata Anwar, juga telah berpedoman kepada Sustainable Development Goals
(SDGs) mengenai pengarusutamaan gender dan promosi pekerjaan yang layak dan
mencerminkan adanya kerangka dan standar internasional yang mengatur kesetaraan gender,
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Deklarasi
Beijing dan Mimbar Aksi untuk Pemberdayaan Perempuan, Konvensi inti ILO, serta Deklarasi,
Konsensus, dan Rencana Kerja ASEAN.

Semua pedoman dan kebijakan tersebut dihasilkan dari dialog-dialog sosial, yang dilakukan di
antara pemerintah dan organisasi sebagai rujukan dalam penyusunan strategi khusus Kemnaker.

“Kami berharap strategi ini dapat bermanfaat bagi transformasi Indonesia yang lebih produktif
dan kompetitif dengan memajukan kesetaraan gender dan perlakuan yang sama bagi semua
pekerja perempuan dan laki-laki,” pungkasnya.

153