Page 186 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2021
P. 186

Judul               Faisal Basri Sebut Luhut sebagai Juru Bicara Investor Asing
                Nama Media          tempo.co
                Newstrend           Tax Holiday
                Halaman/URL         https://bisnis.tempo.co/read/1516782/faisal-basri-sebut-luhut-sebagai-
                                    juru-bicara-investor-asing
                Jurnalis            Bisnis.com
                Tanggal             2021-10-13 11:34:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Ekonom  senior  Universitas  Indonesia  Faisal  Basri  menyebut  Menteri  Koordinator  Bidang
              Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seperti juru bicara investor asing. Pasalnya,
              Luhut  dinilai  sering  membela  korporasi  dalam  polemik  industri,  salah  satunya  di  sektor
              pertambangan. Sementara, ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Faisal meminta adanya
              audit tenaga kerja di perusahaan-perusahaan penerima manfaat tax holiday.


              FAISAL BASRI SEBUT LUHUT SEBAGAI JURU BICARA INVESTOR ASING

              Ekonom  senior  Universitas  Indonesia  Faisal  Basri  menyebut  Menteri  Koordinator  Bidang
              Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seperti juru bicara investor asing. Pasalnya,
              Luhut  dinilai  sering  membela  korporasi  dalam  polemik  industri,  salah  satunya  di  sektor
              pertambangan.

              Saat ini, kata Faisal, ada polemik luar biasa besar di sektor tambang yang membuat Indonesia
              mengalami kerugian ratusan triliun akibat banyaknya sumber pendapatan yang bocor. Salah satu
              yang dimaksud adalah pajak pertambangan yang tidak diperoleh dengan optimal atau transaksi
              perdagangan yang terselubung.

              Ia menilai bahwa pemerintah semestinya melindungi rakyat dan keuangan negara dari berbagai
              risiko kehilangan, termasuk di sektor tambang. Salah satu upaya perlindungan, bisa dilakukan
              dengan memeriksa dugaan monopsoni dalam praktik dagang smelter.

              Yang  terjadi  sekarang,  menurut  Faisal,  terdapat  kecenderungan  semua  smelter  di  Indonesia
              memperlakukan penjual dengan sama. Walhasil, muncul dugaan bahwa hanya ada satu-satunya
              pembeli, smelter pun tidak punya pilihan lain untuk menjual nikel.

              "Kalau saya monopsoni, saya yang menentukan term and conditions, karena saya satu-satunya
              pembeli," ucap Faisal, Selasa, 12 Oktober 2021. Pada saat itu, menurut dia, negara harus turun
              untuk  melindungi  rakyatnya,  warga  negaranya  yang  bayar  pajak.  "Ini  yang  dilindungi,  yang
              enggak bayar pajak."

                                                           185
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191