Page 187 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2021

Lebih jauh Faisal menyebutkan, pihak yang tidak membayar pajak itu bukan saja berarti
melanggar ketentuan perpajakan, tetapi mereka yang memperoleh fasilitas tax holiday. Apalagi
hingga kini tidak ada proses audit terhadap fasilitas tax holiday, padahal menurutnya rentan
terjadi penyelewengan di sana.

Soal ini, Faisal mengaku sudah memberi tahu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Bahlil Lahadalia terkait kondisi yang ada dan menyarankan audit fasilitas tax
holiday. Sementara, ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Faisal meminta adanya audit
tenaga kerja di perusahaan-perusahaan penerima manfaat tax holiday. "Selesaikan semua
(masalah kalau ada audit menyeluruh). Ya, tetapi, anda tahu sendiri lah di belakang ini semua
kan yang paling sering membela siapa, kan Pak Luhut Panjaitan," ujarnya.

Faisal menyebutkan Luhut punya pengaruh yang luar biasa besar dalam hal bisnis, sehingga
banyak orang mengibaratkannya sebagai perdana menteri. Bahkan, jika masalah apapun yang
terjadi, Luhut yang akan menjadi juru bicara. "Saya rasa perusahaan Cina enggak perlu bicara,
juru bicaranya cukup Luhut Pandjaitan, atau juru bicaranya Luhut Pandjaitan," ujar Faisal Basri.

Ia menegaskan penilaian terhadap Luhut bukan berdasarkan sentimen pribadi. Faisal Basri
mengaku sudah hadir beberapa kali dalam rapat bersama Luhut terkait pandemi Covid-19.

Hal itu pula, kata Faisal Basri, yang menunjukkan bahwa dirinya bersedia terlibat dalam dialog.
"Sekali kepentingan negara, kepentingan rakyat banyak itu diusik, saya akan bicara, siapapun
itu. Pak Jokowi sekalipun, saya akan bicara. Tinggal kita membangkitkan kesadaran kolektif (soal
masalah pertambangan serta dampaknya terhadap perekonomian dan rakyat)."

Luhut sebelumnya beberapa kali sering menyatakan agar semua pihak tak asal menuduhnya
selalu membela investor asing. Ia juga membantah tuduhan ketika disebut pro investor Cina,
karena sebetulnya, pemerintah Indonesia terbuka terhadap investor dari negara manapun yang
datang membawa uang.

"Jangan kami dituduh Cina, siapa yang datang dan memenuhi syarat, silakan," kata Luhut dalam
Rapat Kerja Kementerian Perhubungan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2019
lalu.

186