Page 97 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2021

Ringkasan

Setibanya di Ambon siang tadi, Rabu (13/10/2021), Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin
langsung memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Prioritas
Provinsi Maluku 2021, di Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Ambon, Maluku. Hadir mendampigi
Wapres dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Mohammad Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Teten Masduki.

RAKOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI MALUKU, WAPRES : ANGGARAN
BUKANLAH ISU UTAMA

Setibanya di Ambon siang tadi, Rabu (13/10/2021), Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin
langsung memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Prioritas
Provinsi Maluku 2021, di Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Ambon, Maluku.

Rapat tersebut dihadiri Guberrnur Maluku Murad Ismail dan para Bupati dari 5 kabupaten yang
merupakan kantong-kantong kemiskinan ekstrem di tahun 2021. 5 kabupaten itu, yakni,
Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan
Tanimbar, dan Seram Bagian Timur.

Mengawali pertemuan, Wapres menyampaikan, rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat
koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem yang telah dilaksanakan pada 28 September
lalu.

"Rapat ini juga merupakan rangkaian dari kunjungan kerja saya ke tujuh provinsi prioritas tahun
2021 yang sudah dimulai sejak akhir September lalu di Bandung Jawa Barat, Surabaya Jawa
Timur, dan Semarang Jawa Tengah," ucap Wapres membuka pertemuan.

Lebih jauh mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, program penanggulangan
kemiskinan ekstrem yang harus diselesaikan pada akhir 2024 ini merupakan arahan Presiden
Joko Widodo. Adapun wilayah yang diprioritaskan mencakup tujuh provinsi, salah satunya
Maluku.

Terkait pemilihan 5 kabupaten prioritas di Maluku serta seluruh 35 Kabupaten prioritas secara
nasional pada 2021 ini, menurut Wapres, didasarkan bukan hanya pada kriteria persentase
tingkat kemiskinan ekstrem, tetapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin
ekstrem di wilayah tersebut sesuai data BPS yang dihasilkan melalui SUSENAS Maret 2020. Selain
itu, ukuran tingkat kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan
Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US dollar PPP (purchasing power parity) per kapita per hari,
yang lebih rendah dibandingkan ukuran tingkat kemiskinan secara umum yang digunakan BPS
yaitu sebesar 2,5 US dollar PPP per kapita per hari.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut, Wapres
mengungkapkan, anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mendukung berbagai program
penanggulangan kemiskinan jumlahnya cukup besar yakni mencapai lebih dari 500 triliun rupiah.
Namun, program-program tersebut belum dapat diterima secara optimal oleh masyarakat miskin.

Untuk itu ia menekankan, diperlukan konvergensi program yang diinisiasi oleh K/L dan
pemerintah daerah, karena hal tersebut merupakan kunci penanggulangan kemiskinan ekstrem.

96