Page 98 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2021

"Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa dalam
penanggulangan kemiskinan ekstrem, anggaran bukanlah isu utama. Tantangan terbesar kita
adalah bagaimana memastikan seluruh program tadi, baik program pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat diterima oleh rumah tangga miskin
ekstrem yang ada di lima wilayah kabupaten prioritas tersebut," tegasnya.

Wapres pun mengapresiasi program-program yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku
terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, di antaranya Rumah Basudara Sejahtera" dan
"Manggurebe Bangun Desa".

"Saya memandang program "Rumah Basudara Sejahtera" dan "Manggurebe Bangun Desa"
maupun program inovasi lainnya sangat mendukung strategi penanggulangan kemiskinan dan
khususnya untuk kemiskinan ekstrem yang saya sampaikan sebelumnya," ucapnya optimis.

Dalam waktu kurang dari 3 bulan tahun ini, Wapres menyadari bukanlah hal yang mudah untuk
mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan program perlindungan sosial dan pemberdayaan
reguler. Untuk itu, akan dilakukan upaya tambahan yaitu Program Sembako dan BLT-Desa.

"Untuk program Sembako, kita memiliki DTKS sebagai daftar rumah tangga penerima bantuan
sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial, serta daftar nama yang digunakan oleh
Kementerian Desa untuk menyalurkan bantuan langsung tunai desa," ungkapnya.

"Sehubungan dengan itu, Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk
pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan
data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat. Data lain yang tersedia di
kabupaten juga dapat digunakan sebagai pelengkap dari sumber data utama yang sudah saya
sampaikan sebelumnya," sambungnya.

Sebagai informasi, total jumlah penduduk miskin ekstrem di Maluku mencapai 97.747 jiwa
dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 22.110 rumah tangga. Jumlah tersebut terdiri
dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan tingkat kemiskinan ekstrem 18,76 persen dan
jumlah penduduk miskin ekstrem 21.270 jiwa; Kabupaten Maluku Tenggara dengan tingkat
kemiskinan ekstrem 13,65 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 13.660 jiwa; Kabupaten
Maluku Tengah dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10.53 persen jumlah dan penduduk miskin
ekstrem 39.400 jiwa; Kabupaten Seram Bagian Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,73
persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 14.750 jiwa; serta Kabupaten Maluku Barat Daya
dengan tingkat kemiskinan ekstrem 14,43 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 10.580
jiwa.

Hadir mendampigi Wapres dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Mohammad Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan
Budi Gunadi Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Teten Masduki.

97