Page 139 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2021
P. 139
"Kalau ini tidak didengar dan tidak diperhatikan MK kami akan mogok nasional. Menghentikan
produksi, (dasar hukumnya) UU nomor 21 tahun 2000, UU 13 tahun 2003 boleh, UU tahun 1998
boleh, dan tidak melanggar prokes tapi proses produksi berhenti," ujarnya.
Said menambahkan, secara ekonomi para buruh memang akan sangat terpukul. Namun, kata
dia, lebih terpukul lagi dengan adanya UU Cipta Kerja.
"Jutaan buruh akan berhenti. Secara Ekonomi akan terpukul, ya kami juga begitu, terpukul
karena omnibus law. Oleh karena itu kami memohon kepada hakim MK untuk mengabulkan uji
formil dan uji materil yang dilakukan oleh buruh," imbuhnya.
Selain itu, di saat Sidang Uji Formil UU Cipatker di Mahkamah Konstitusi yang diagendakan pada
25 Agustus mendatang, para buruh juga berencana akan melakukan demonstrasi. Di saat
bersamaan, pihaknya juga mendapatkan petisi di mana ada 1 juta orang yang meminta untuk
membatalkan UU Omnibus Law.
"Omnibus itu sudah terjadi, gara-gara omnibus law buruh harian, udah gajinya di bawah
minimum, kalau isoman dua minggu upahnya dipotong dua minggu. Makan dari mana? Itu yang
menjadi persoalan. Makanya kami sungguh-sungguh memperjuangkan omnibus law," tuturnya.
"Sidang formil nanti juga kami sudah mendapatkan petisi 1 juta tanda tangan buruh dan elemen
gerakan sosial lain yang meminta MK secara hormat, tanpa maksud mengancam untuk meminta
omnibus itu dibatalkan. Kami berharap 10 juta orang ikut tanda tangan sampai MK mendengar
ada jutaan orang meminta agar dibatalkan Omnibus Law UU Ciptaker," pungkasnya.
138
