Page 79 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2021
P. 79
penyandang disabilitas bukan hanya memiliki hak, tetapi merupakan sumber daya manusia yang
mampu bekerja dengan etos kerja sangat baik dan produktif," tutur dia.
Terkait dengan prinsip pemenuhan hak pekerjaan ini, Anwar mengatakan pada pasal 53 ayat 1
telah diwajibkan kepada pemerintah pusat, daerah, BUMN dan BUMD paling sedikit
mempekerjakan 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai.
"Dan ayat 2 yang mewajibkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan paling sedikit 1 persen
penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja," papar Anwar.
Dia melanjutkan, pada pasal 56 dan 60 disebutkan bahwa Pemerintah pusat dan daerah wajib
memberikan jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk
berwirausaha.
Atau mendirikan badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memberikan
pelatihan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
78
