Page 83 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2021

Menurut Pasal 94 Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen
upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya
75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Definisi tunjangan tetap di sini adalah
tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran
atau pencapaian prestasi kerja, contohnya tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan
keluarga, tunjangan keahlian/profesi. Beda halnya dengan tunjangan makan dan transportasi,
tunjangan itu bersifat tidak tetap karena penghitungannya berdasarkan kehadiran atau performa
kerja.
Menurut Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 41 ayat 2 "Upah
minimum sebagaimana dimaksud merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas: a. Upah
tanpa tunjangan; atau b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap". PP Pengupahan ini juga
menegaskan, bahwa Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja
kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan. Sementara upah bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara
pekerja/buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.

Suatu perusahaan harus mampu membayarkan upah tenaga kerja selama mereka bekerja.
Perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan para pekerja dengan
memberikan tunjangan untuk para pekerja. Seperti yang telah dituliskan sebelumnya upah
minimum berasal dari 75% gaji pokok dan tunjangan sebesar 25%. Ada hukum tertulis yang
mengatur perusahaan yang telat memberikan upah.

Perusahaan yang telat bayar gaji dan/atau tidak membayar upah pekerja sesuai dalam perjanjian
kerja, maka dikenai denda dengan ketentuan (Pasal 55 ayat (1) PP Pengupahan), Mulai dari hari
keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda
sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan. Sesudah
hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan
sebagaimana dimaksud huruf a ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan
1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan; dan Sesudah sebulan,
apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.

Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar upah
kepada pekerja (Pasal 55 ayat (2) PP Pengupahan). Bagi perusahaan yang telat bayar gaji
dan/atau tidak membayar upah sesuai perjanjian kerja, maka harus membayar denda dan tetap
membayar upah pekerja.

Pemerintah membagi upah minimum menjadi tiga yang terdiri dari upah minimum provinsi
(UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral (UMSK). Upah
minimum provinsi (UMP) diberlakukan oleh gubernur dari rekomendasi Dewan pengupah
provinsi. Kemudian upah minimum kabupaten/kota (UMK) juga diberlakukan oleh gubernur
hanya saja penetapannya harus lebih besar dari provinsi. Yang terakhir upah minimum sektoral
(UMSK) yang dibuat berdasarkan hasil perundingan dan kesepakatan antara perusahaan dan
serikat pekerja kemudian disampaikan kepada gubernur.

Pemberlakuan upah minimum ini bertujuan agar perusahaan maupun tenaga kerja dapat
mewujudkan impian mereka masing-masing, sehingga tidak terjadi pemberian upah yang rendah
sedangkan para pekerja harus bekerja lebih ekstra. Upah minimum tersebut juga digunakan
untuk menghindari segala bentuk permainan perusahaan yang hanya mencari keuntungan besar
dan kerugian yang minimal dengan mengeksploitasi para pekerjanya. Dengan demikian upah
minimum diberlakukan agar semua pihak, baik pihak tenaga kerja, perusahaan maupun pelamar
pekerjaan dapat diuntungkan.

82