Page 60 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 NOVEMBER 2019
P. 60

Title          BNP2TKI AKAN BERUBAH MENJADI BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

                Media Name     merdeka.com
                Pub. Date      05 November 2019
                               https://www.merdeka.com/uang/bnp2tki-akan-berubah-menjadi-badan-pelind ungan-
                Page/URL
                               pekerja-migran-indonesia.html

                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive












               Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
               akan berganti nama menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

               Demikian disampaikan Plt Kepala BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak saat Rapat
               Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta,
               Senin (4/11).

               Rapat ini merupakan rapat perdana BNP2TKI dengan anggota Komisi IX DPR RI yang
               baru saja dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 lalu, dan dilakukan bersama dengan
               Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dewan Jaminan Sosial
               Nasional.

               Tatang menyampaikan, BNP2TKI dalam waktu dekat akan berganti menjadi Badan
               baru yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Perubahan nama
               ini disesuaikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
               Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang Nomor
               39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

               "Dalam UU tersebut, nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diubah menjadi Pekerja
               Migran Indonesia (PMI). Selain disesuaikan dengan ILO Migrant Workers Convention,
               kata TKI juga seakan-akan cerita duka yang melekat pada kasus-kasus yang
               menimpa TKI," ujar Tatang.

               Di samping itu, instansi yang terlibat sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2017 ini
               tidak hanya pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga diberikan peran
               dan tanggung jawab yang penting dalam pelindungan PMI. Sehingga dapat
               memberikan pelindungan kepada PMI sejak dari awal proses penempatan hingga
               PMI pulang ke tanah air.




                                                       Page 59 of 142.
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65