Page 65 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 NOVEMBER 2019
P. 65
kata TKI juga seakan-akan cerita duka yang melekat pada kasus-kasus yang
menimpa TKI," ujar Tatang.
Disamping itu, instansi yang terlibat sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2017 ini
tidak hanya pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga diberikan peran
dan tanggungjawab yang penting dalam pelindungan PMI. Sehingga dapat
memberikan pelindungan kepada PMI sejak dari awal proses penempatan hingga
PMI pulang ke tanah air.
"Cakupan layanan oleh BP2MI nantinya tidak hanya bagi calon PMI dan PMI saja,
tetapi juga sampai kepada keluarganya," papar Tatang yang didampingi para Eselon
I yaitu Deputi Penempatan Teguh Hendro Cahyono, Deputi Perlindungan Anjar
Prihantoro dan Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Elia Rosalina, serta
jajaran Eselon II di lingkungan BNP2TKI.
Tatang juga menambahkan, BP2MI nanti akan lebih banyak lagi mencari peluang
kerja di luar negeri sehingga dapat menempatkan PMI yang terampil dan
profesional, agar dapat menurunkan jumlah penempatan PMI yang memiliki kategori
low level dan berisiko tinggi, seperti asisten rumah tangga.
Hal ini dilakukan sesuai dengan Visi Misi Presiden Joko Widodo pada tahun 2019-
2024 yang relevan dengan BP2MI yaitu, pertama, Peningkatan kualitas manusia
Indonesia. Kedua, Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
pada seluruh warga. Ketiga, Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan
terpercaya. Keempat, Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
(*)
Page 64 of 142.
