Page 101 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021

Sebelumnya, berdasarkan data per Agustus 2021 Disnakertrans DIY mencatat sebanyak 3.179
pekerja dirumahkan dan 221 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak awal PPKM
Darurat pada 3 Juli 2021.

Menurut Aria, seiring mulai beroperasinya sebagian perusahaan di DIY, jumlah pekerja yang
dirumahkan tersebut berangsur berkurang meski belum signifikan mengingat sektor pariwisata
belum boleh beroperasi. "Belum signifikan karena secara umum yang 3.000 (pekerja
dirumahkan) itu yang dominan dari sektor pariwisata," ujar dia.

Aria menyebutkan ada enam perusahaan di DIY yang telah mengantongi izin beroperasi 100
persen dari Kementerian Perindustrian. Menurutnya ada empat kriteria yang menjadi
pertimbangan perusahaan boleh beroperasi 100 persen. Pertama, lanjut Aria, yakni berkaitan
dengan sarana protokol kesehatan, kemudian penerapan aplikasi PeduliLindungi.

Berikutnya, cakupan vaksinasi di perusahaan dengan ketentuan sudah lebih dari 90 persen
pekerjanya mendapatkan vaksin dan terakhir telah memperoleh izin operasional dan mobilitas
kegiatan industri (IOMKI).

Mengenai kriteria tersebut, ia mengaku telah menyosialisasikan kepada seluruh perusahaan di
DIY "Sekarang kan semua (perusahaan) sudah bersiap tinggal nanti proses perizinannya,"
katanya.
Mengenai bantuan untuk pekerja selama PPKM, Aria menuturkan pemerintah telah mengucurkan
bantuan antara lain melalui bantuan subsidi upah (BSU). "Kalau yang lain-lain ada bantuan sosial
sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di Dinas Sosial. Harapannya semua
segera pulih," kata Aria.

Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Yogyakarta
Asri Basir sebelumnya menyebutkan sebanyak 232.000 pekerja formal dengan gaji di bawah
Rp3,5 juta per bulan di DIY menerima bantuan subsidi upah (BSU) 2021.
Asri menuturkan jumlah penerima subsidi upah senilai Rp1 juta per orang di DIY mengalami
penurunan dibandingkan total penerima pada 2020 yang mencapai 244.000 pekerja. Penurunan
tersebut, menurut dia, disebabkan syarat batasan maksimal gaji yang berubah dari sebelumnya
di bawah Rp5 juta per bulan menjadi di bawah Rp3,5 juta per bulan.

100