Page 143 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021
P. 143
Ringkasan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan jaminan sosial di masa pandemi sangat penting untuk
melindungi pekerja. Dia pun mendorong jumlah kepesertaan badan penyelenggaraan jaminan
sosial ketenagakerjaan (BP Jamsostek) untuk terus ditingkatkan.
WAPRES SAMPAIKAN AKAN ADA JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN DI
BPJAMSOSTEK
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan jaminan sosial di masa pandemi sangat penting untuk
melindungi pekerja. Dia pun mendorong jumlah kepesertaan badan penyelenggaraan jaminan
sosial ketenagakerjaan (BP Jamsostek) untuk terus ditingkatkan.
"Di era pandemi COVID-19 ini perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) menjadi
sangat penting dalam meningkatkan rasa aman saat bekerja serta memberikan kepastian dan
keberlangsungan ekonomi keluarga para pekerja," ujarnya dalam Anugerah Paritrana Award
secara virtual, Kamis (9/9/2021).
Dia menilai jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, program jaminan sosial ketenagakerjaan
ini tentu akan sangat bermanfaat bagi peserta. Program perlindungan Jamsostek tersebut juga
lengkap di antaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan
jaminan pensiun.
"(Selain itu), juga akan segera ditambahkan dengan perlindungan yang lebih lengkap yaitu
jaminan kehilangan pekerjaan," ungkapnya.
Dia berharap perlindungan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan semakin lengkap dan
dapat melindungi seluruh pekerja di Indonesia dengan baik. Pasalnya, kata dia, pandemi COVID-
19 yang masih berlangsung telah menyebabkan dampak di sektor kesehatan dan ekonomi hingga
ketenagakerjaan.
"Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah
telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi untuk mendukung perhitungan perlindungan
Jamsostek semesta. Pertama adalah Instruksi Presiden Nomor 02 tahun 2021 tentang
optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan," ungkapnya.
Menurutnya, regulasi ini menginstruksikan kepada 24 Kementerian/lembaga para Gubernur dan
Bupati, Wali Kota, sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing melakukan optimalisasi
pelaksanaan program Jamsostek, khususnya meningkatkan perlindungan pekerja non-ASN
dengan menyiapkan anggaran serta regulasi yang mendukung pelaksanaan.
Selanjutnya, kata dia, pemerintah melalui Kemendagri juga telah menerbitkan Permendagri
Nomor 27 tahun 2001 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2002, salah satu isi dalam
regulasi ini adalah mengatur penganggaran Jamsostek untuk perlindungan para pekerja non-
ASN, penyelenggara pemilu, pekerja rentan dan hingga pekerja di BUMD Indonesia
"Diharapkan dengan terbitnya instruksi presiden serta permendagri ini betul-betul dapat
mendorong perlindungan menyeluruh para pekerja. Saya berharap dengan hadirnya peraturan
peraturan dan kebijakan ini, kita memiliki dasar untuk semakin optimal dalam mendorong
perlindungan menyeluruh bagi para pekerja," jelasnya.
Semantara itu, Direktur BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan di masa
pandemi ini pihaknya turut berempati kepada pelaku usaha dan masyarakat luas yang
142
