Page 155 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021
P. 155

Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ifa Fauziyah mengatakan sosialisasi UU Cipta Kerja terus
              dilakukan secara intensif, terutama bagi kalangan pengusaha atau manajemen. Hal ini diperlukan
              agar pengusaha dan pekerja memperoleh titik temu dalam memandang UU Cipta Kerja.



              MENAKER MINTA UU CIPTAKER DISOSIALISASI INTENSIF KE PENGUSAHA &
              PEKERJA
              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ifa Fauziyah mengatakan sosialisasi UU Cipta Kerja terus
              dilakukan secara intensif, terutama bagi kalangan pengusaha atau manajemen. Hal ini diperlukan
              agar pengusaha dan pekerja memperoleh titik temu dalam memandang UU Cipta Kerja.

              "Sosialisasi  ini  dilakukan  per  sektor,  misalnya  sektor  otomotif,  pariwisata,  yang  memiliki
              karakteristik dan tidak bisa disamakan dengan sektor-sektor lain. Jadi mohon dukungan bapak
              ibu semua, karena saat masa transisi ini banyak hal bisa terjadi," kata Ida dalam keterangan
              tertulis, Kamis (9/9/2021).

              Saat menerima audiensi Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Gedung Kemnaker,
              Jakarta,  Rabu  (8/9),  Ida  memahami  UU  Cipta  Kerja  merupakan  produk  legislasi  baru  yang
              disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu.

              Karenanya  ia  menilai  masih  membutuhkan  sosialisasi  lebih  masif  lagi  kepada  stakeholder
              ketenagakerjaan.  Bukan  hanya  kepada  pekerja,  tapi  perusahaan  juga  harus  memiliki
              pemahaman yang utuh terhadap UU Cipta Kerja.

              "Kami selalu minta teman-teman PHI Jamsos untuk tidak berhenti mensosialisasikan UU Nomor
              11 Tahun 2020 untuk menghindarkan adanya salah interpretasi dari UU tersebut," tutur Ida.

              Ida mengakui sedikit sekali perusahaan menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU), padahal
              SUSU merupakan pintu masuk untuk memperkuat perlindungan pengupahan kepada pekerja
              yang  sudah  bekerja  di  atas  12  bulan.  Bahkan  praktek  di  lapangan,  perusahaan-perusahaan
              menggunakan upah minimum sebagai standar upah.

              "Itu masalahnya, jadi tidak menghargai, tidak ada merit system (kebijakan manajemen Aparatur
              Sipil  Negara  (ASN)  berdasarkan  kualitas,  kompetensi  dan  kinerja  secara  adil  dan  wajar).  Ini
              sebenarnya problem, meski filosofinya sudah benar, kita dorong agar orang bekerja dihargai
              sesuai dedikasi, loyalitas, kompetensi, dan skills, " imbuhnya.

              Ida  menyadari  UU  Cipta  Kerja  membutuhkan  waktu  untuk  mencapai  titik  ideal.  Saat  ini,
              diakuinya,  masih  dihadapkan  masa  transisi,  yang  bisa  dimanfaatkan  berbagai  pihak  untuk
              mencari momentum masa transisi untuk kepentingannya sendiri.

              "Masa transisi banyak hal bisa terjadi. Saya senang bapak-bapak mengkomunikasikan kepada
              kami,  sehingga  kami  tahu  sesungguhnya  implementasi  UU  Nomor  11  Tahun  2020  ini,  pada
              prakteknya membutuhkan kesabaran secara obyektif untuk melihat UU ini," ujarnya.

              Meski  demikian,  dalam  kondisi  sesulit  apapun,  Ida  tetap  mendorong  perlunya  dialog  secara
              bipartit  kepada  perusahaan  karena  akan  lebih  cepat  menyelesaikan  permasalahan.  Kondisi
              internal perusahaan itu yang tahu hanya pengusaha dan pekerja.

              "Jadi  berkali-kali,  kita  tekankan  dialog-dialog,  kondisi  kesulitan  pun  tetap  disampaikan
              manajemen perusahaan kepada pekerja secara terbuka dan kekeluargaan, " ujarnya.


                                                           154
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160