Page 191 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021
P. 191
Judul Wapres Harap Program BPJS Ketenagakerjaan Makin Lengkap untuk
Lindungi Pekerja
Nama Media merdeka.com
Newstrend Anugerah Paritrana Tahun 2020
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/wapres-harap-program-bpjs-
ketenagakerjaan-makin-lengkap-untuk-lindungi-pekerja.html
Jurnalis Dwi Aditya Putra
Tanggal 2021-09-09 15:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
sangat penting di era pandemi Covid-19. Salah satunya untuk meningkatkan rasa aman saat
bekerja. Jaminan sosial ini juga memberikan kepastian keberlangsungan ekonomi keluarga para
pekerja jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
WAPRES HARAP PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN MAKIN LENGKAP UNTUK
LINDUNGI PEKERJA
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
sangat penting di era pandemi Covid-19. Salah satunya untuk meningkatkan rasa aman saat
bekerja. Jaminan sosial ini juga memberikan kepastian keberlangsungan ekonomi keluarga para
pekerja jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Program jaminan sosial ketenagakerjaan sendiri meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, juga akan segera ditambahkan dengan
perlindungan yang lebih lengkap yaitu jaminan kehilangan pekerjaan.
"Diharapkan, perlindungan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan semakin lengkap dan
dapat melindungi seluruh pekerja di Indonesia dengan baik," katanya dalam Acara
Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award), Kamis (9/9).
Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah
telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi untuk mendukung perlindungan
Jamsostek. Pertama adalah Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2021 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Regulasi tersebut menginstruksikan kepada 24 kementerian/lembaga, para Gubernur dan
Bupati/Walikota sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, melakukan optimalisasi
190
