Page 208 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021

Regulasi tersebut menginstruksikan kepada 24 kementerian/lembaga, para Gubernur dan
Bupati/Walikota sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, melakukan optimalisasi
pelaksanaan program Jamsostek. Khususnya, meningkatkan perlindungan pekerja non-ASN
dengan menyiapkan anggaran serta regulasi yang mendukung pelaksanaannya.

Selanjutnya, pemerintah melalui Kemendagri juga telah menerbitkan Permendagri Nomor 27
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022. Salah satu isi dalam regulasi ini
adalah mengatur Penganggaran Jamsostek untuk perlindungan para pekerja non-ASN,
Penyelenggara Pemilu, Pekerja Rentan, hingga pekerja di BUMD se Indonesia.

Dia mengatakan, dengan terbitnya Instruksi Presiden serta Permendagri ini betul-betul dapat
mendorong perlindungan menyeluruh para pekerja.

"Diharpkan hadirnya peraturan-peraturan dan kebijakan ini, kita memiliki dasar untuk semakin
optimal dalam mendorong perlindungan menyeluruh bagi para pekerja," jelas dia.

hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Di sisi lain, Wapres Ma'ruf juga menyampaikan, pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat
ini telah menyebabkan dampak di sektor kesehatan, ekonomi, hingga ketenagakerjaan.
Pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan
ekonomi.

Salah satu langkah membantu memenuhi kebutuhan masyarakat pekerja adalah dengan
memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp500.000 selama 2 bulan dengan total
penerimaan 1 juta per orang. BSU ini ditargetkan kepada 8,9 juta pekerja dari seluruh Indonesia.

"BSU ini diharapkan dapat meringankan beban para pekerja untuk menjalani kehidupan yang
penuh tantangan di era pandemi Covid-19 ini," katanya mengakhiri.
Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com.

207