Page 282 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021
P. 282
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan, pihaknya terus
mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja (UU
Cipta Kerja).
KEMNAKER JANJI TERUS SOSIALISASIKAN UU CIPTA KERJA
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan, pihaknya terus
mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja (UU
Cipta Kerja).
"Kami selalu minta teman-teman dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan
Sosial (Jamsos) untuk tidak berhenti mensosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2020 untuk
menghindarkan adanya salah interpretasi dari UU tersebut," kata Ida.
Ida mengatakan itu saat menerima audiensi Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di
Gedung Kemnaker, Jakarta, Rabu (8/9/2021).
Ikut hadir dalam pertemuan itu adalah Dirjen PHI Jamsos, Indah Anggoro Putri; Staf Khusus
Menaker, Dita Indah Sari; Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz; Arif selaku Ketua PUK PT Hino, Tri
(Mitsubishi), Wahyu (Honda), Heru (Suzuki), dan Amin (Yamaha).
Menurut Ida, UU Cipta Kerja merupakan produk legislasi baru yang disahkan pada 5 Oktober
2020, masih membutuhkan sosialisasi lebih masif lagi kepada stakeholder ketenagakerjaan.
"Bukan hanya kepada pekerja, tapi perusahaan juga harus memiliki pemahaman yang utuh
terhadap UU Cipta Kerja," kata dia.
Ida mengakui sedikit sekali perusahaan menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU), padahal
SUSU merupakan pintu masuk untuk memperkuat perlindungan pengupahan kepada pekerja
yang sudah bekerja di atas 12 bulan. Bahkan praktek di lapangan, perusahaan-perusahaan
menggunakan upah minimum sebagai standar upah.
Ida menyadari UU Cipta Kerja membutuhkan waktu untuk mencapai titik ideal. Saat ini,
diakuinya, masih dihadapkan masa transisi, yang bisa dimanfaatkan berbagai pihak untuk
mencari momentum masa transisi untuk kepentingannya sendiri.
"Masa transisi banyak hal bisa terjadi. Saya senang bapak-bapak mengkomunikasikan kepada
kami, sehingga kami tahu sesungguhnya implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 ini, pada
praktiknya membutuhkan kesabaran secara obyektif untuk melihat UU ini," katanya.
Meski demikian, dalam kondisi sesulit apa pun, Ida Fauziyah tetap mendorong perlunya dialog
secara bipartit kepada perusahaan karena akan lebih cepat menyelesaikan permasalahan.
Kondisi internal perusahaan itu yang tahu hanya pengusaha dan pekerja.
"Jadi berkali-kali, kita tekankan dialog-dialog, kondisi kesulitan pun tetap disampaikan
manajemen perusahaan kepada pekerja secara terbuka dan kekeluargaan, " ujarnya.
Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri, menambahkan, agenda FSPMI melakukan audiensi
yakni menyampaikan informasi dan kondisi permasalahan hubungan industrial di sektor industri
otomotif di Indonesia, sejak sebelum masa pendemi Covid-19, hingga masa pandemi sekarang
ini.
281
