Page 291 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021

menggunakan upah minimum sebagai standar upah. “Itu masalahnya, jadi tidak menghargai,
tidak ada sistem merit kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualitas,
kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar). Ini sebenarnya problem, meski filosofinya sudah
benar, kita dorong agar orang bekerja dihargai sesuai dedikasi, loyalitas, kompetensi, dan skills,"
ujar Ida.

Menuruti Ida, UU Cipta Kerja membutuhkan waktu untuk mencapai titik ideal. Saat ini,
problemnya masih dihadapkan masa transisi yang bisa dimanfaatkan berbagai pihak untuk
mencari momentum untuk kepentingannya sendiri. “Saya senang bapak-bapak
mengkomunikasikan kepada kami, sehingga kami tahu sesungguhnya implementasi UU Nomor
11 Tahun 2020 ini, pada prakteknya membutuhkan kesabaran secara objektif untuk melihat UU
ini,“ kata Ida.

Meski demikian, dalam kondisi sesulit apapun, Ida tetap mendorong perlunya dialog secara
bipartit kepada perusahaan karena akan lebih cepat menyelesaikan permasalahan. Karena
sejatinya, kondisi internal perusahaan yang mengetahui hanya pengusaha dan pekerja. “Jadi
berkali-kali, kita tekankan dialog-dialog, kondisi kesulitan pun tetap disampaikan manajemen
perusahaan kepada pekerja secara terbuka dan kekeluargaan," katanya.

Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri menambahkan, agenda FSPMI melakukan audiensi
yakni menyampaikan informasi dan kondisi permasalahan hubungan industrial di sektor industri
otomotif sejak sebelum hingga masa pandemi berlangsung. “Saya akan tindaklanjuti Bu Menteri,
dialog bipartit menjadi salah tugas utama saya. Kita kemarin sudah sukses di sektor perhotelan,
dan sektor otomotif yang belum kami sentuh, akan kami sentuh. Yakni dengan memfasilitasi
dialog bipartit bersama perwakilan manajemen otomotif,“ kata Putri.

Sementara itu, Riden Hatam Aziz mengatakan pihaknya menemui Menaker Ida Fauziyah untuk
memberi informasi dan kondisi hubungan industrial di sektor otomotif. Termasuk juga
menjelaskan dari sisi produksi dan hubungan industrial serta pembaharuan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB). “Sikap FSPMI tetap objektif, karena perusahaan sudah normal dan bisnis sudah
berjalan. Hal-hal yang selama ini didapat pekerja, tidak direduksi,“ ujarnya. (*)

290