Page 66 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021

PEMDA DIMINTA PERLUAS CAKUPAN PESERTA JAMSOSTEK HINGGA PERANGKAT
RT/RW
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mendorong seluruh pemerintah daerah agar
meningkatkan perhatiannya terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh
pekerja di wilayahnya. Hal itu diungkapkannya pada acara Penganugerahan Penghargaan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award Tahun 2020 hari ini.

"Jaminan sosial ketenagakerjaan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja
dalam rangka memberikan kenyamanan bekerja," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Kamis
(9/9/2021).

Ida menjelaskan jika pekerja mendapatkan kenyamanan dalam bekerja, maka akan
meningkatkan produktivitas kerjanya. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan
kesejahteraan pekerja, perusahaan, dan masyarakat pada umumnya.

Ia juga mendorong BPJS Ketenagakerjaan dan pemda agar bersinergi dan berkolaborasi untuk
memperluas perlindungan pekerja. Mulai dari lingkungan pemda seperti pegawai non-ASN,
honorer pemda, perangkat RT/RW, hingga petugas pelayanan publik, seperti Posyandu, Linmas,
pekerja keagamaan dan guru honorer.

"Saya juga mendorong agar BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan inovasi perluasan
kepesertaan, khususnya bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), sehingga perlindungan
jaminan sosial ketenagakerjaan semakin komprehensif menyentuh seluruh stakeholders
ketenagakerjaan," ujarnya.

Ia mengemukakan pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial untuk
memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan keberlangsungan ekonomi dan sosial-budaya
masyarakat. Salah satu dari program tersebut, yaitu Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang telah
diluncurkan pada tahun 2020 dan 2021 dengan menggunakan basis data dari BPJS
Ketenagakerjaan.

"(Program BSU) ini merupakan salah satu manfaat bagi pekerja/buruh yang menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya Menurutnya, selain manfaat perlindungan dasar, pekerja/buruh
yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan juga dapat menerima manfaat bantuan sosial
manakala terjadi krisis ekonomi seperti yang dirasakan sekarang.

Ia menambahkan pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan juga akan mendapatkan
manfaat dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program JKP rencananya dijalankan
mulai tahun 2022.

"Manfaat JKP tentu menjadi penting sebagai jaring pengaman bagi para pekerja/buruh dalam
menghadapi kondisi ketenagakerjaan yang semakin dinamis," ucapnya.

Sebagai informasi, acara Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Paritrana Award Tahun 2020 dihadiri Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin dan Menteri Koordinator
bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Hadir juga Ketua dan Anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan; Direktur Utama dan Jajaran Direksi
BPJS Ketenagakerjaan; para nominasi gubernur, bupati/walikota, dan pimpinan badan usaha;
dan perwakilan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.

65