Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2019
P. 35
Title MENAKER HARUS BENAHI BOBROKNYA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 24 Oktober 2019
https://www.beritasatu.com/ekonomi/581648/menaker-harus-benahi-bobrokn ya-
Page/URL
pengawas-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Presiden memilih Ibu Ida Fauziah sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Manaker) baru
menggantikan Bapak Hanif Dhakiri. Bu Ida Fauziah merupakan Menteri
Ketenagakerjaan perempuan kedua sepanjang sejarah republik ini, setelah Ibu SKI
Trimurti yang menjadi Menteri Perburuhan pertama di era Bung Karno.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, kepada
Beritasatu.com, Kamis (24/10/2019), mengatakan, akan ada banyak agenda Ibu
Menaker dalam membenahi ekosistem ketenagakerjaan, dan sepertinya tugasnya
akan semakin berat untuk bisa mendukung kemajuan ketenagakerjaan.
Pidato Presiden Jokowi pada saat dilantik yang menginginkan adanya Undang-
undang (UU) Cipta Lapangan Kerja, menjadi tugas berat Ida Fauziyah mengingat UU
tersebut akan ikut menyasar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan UU lainnya seperti UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk diganti.
UU Cipta Lapangan Kerja, kata Timboel, akan memposisikan investasi sebagai yang
utama dibandingkan kepentingan lainnya termasuk kesejahteraan pekerja. "Nah,
tugas Ida harus bisa menyeimbangkan semua kepentingan dalam UU Cipta
Lapangan Kerja tersebut, sehingga tidak menjadi masalah atau ancaman bagi satu
dua pemangku kepentingan ketenagakerjaan," kata dia.
Menurut Timboel, pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi oleh Menaker
adalah bagaimana meningkatkan kualitas pekerja Indonesia yang memang
dinyatakan masih belum memenuhi kebutuhan industri. "Demikian juga kualitas
pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kompetensi, produktivitas dan etos kerja
menjadi masalah yang selama ini mendera angkatan kerja kita," kata dia.
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Nasional tahun ini sebesar 61,01 (masuk
kategori menengah bawah). Indikator yang memperoleh nilai rendah pada IPK
tersebut yakni kondisi lingkungan kerja, hubungan industrial dan produktivitas
tenaga kerja. Menaker diharapkan mampu meningkatkan IPK nasional Indonesia.
Page 17 of 112.
