Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2019

Kondisi lingkungan kerja yang masih dinilai rendah merupakan fakta bahwa masih
banyak pengusaha yang enggan memperbaiki lingkungan kerja, sehingga bisa aman
dan layak untuk para pekerja. "Kondisi lingkungan kerja yang rendah ini merupakan
resultan dari pola pikir pengusaha yang menilai Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3) sebagai beban dan lemahnya pengawas ketenagakerjaan," kata Timboel.

Ia mengatakan, biasanya pengusaha yang belum sadar dengan K3 akan
memposisikan biaya K3 sebagai beban biaya yang harus diefisiensikan. Padahal
seharusnya para pengusaha tersebut memposisikan K3 sebagai investasi untuk
memastikan kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja benar-benar aman dan
nyaman sehingga akan mendukung tingkat produktivitas pekerja.

Hal lain yang mendorong pengusaha enggan memperbaiki kondisi lingkungan
kerjanya adalah karena adanya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKm) sehingga bila ada kecelakaan kerja atau sampai terjadi kematian
maka biaya perawatan serta santunan akan ditanggung oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK), bukan lagi ditanggung oleh perusahaan.
Tentunya pola pikir ini tidak tepat dan hanya memposisikan pekerja sebagai obyek
industri.

Masalah pengawasan ketenagakerjaan yang lemah sudah menjadi rahasia umum
dari Menaker ke Menaker lainnya. Sepertinya memang sengaja dibiarkan lemah agar
hukum positif ketenagakerjaan sekadar ada tanpa makna. Diserahkannya
kewenangan pengawasan ketenagakerjaan ke propinsi ternyata malah menurunkan
kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan.

Masalah kekurangan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang selalu dikeluhkan
selalu dibiarkan terjadi dengan alasan anggaran.
Timboel berharap, Menaker tidak mengulang Menaker-menaker sebelumnya yang
membiarkan Pengawas Ketenagakerjaan lemah. Tawaran adanya pengawasan secara
tripartite untuk mengawasi kinerja pengawas ketenagakerjaan bisa memperbaiki
kinerja pengawasan ketenagakerjaan ke depan.

Hubungan Industrial (HI) yang masih dinilai rendah pada IPK membuktikan bahwa
delapan sarana HI belum berjalan dengan baik. Komunikasi yang intens dan
berkualitas Menaker dengan SP/SB serta Apindo akan mampu mendorong para
pelaku HI bisa mencari jalan keluar atas permasalahan HI yang selama ini terjadi.

Bila SK Trimurti menaruh perhatian pada perpecahan di kalangan organisisasi buruh
serta mendorong organisasi-organisasi buruh untuk memperkuat diri agar siap
menghadapi segala kemungkinan, bisa menjadi agenda khusus Menaker Ida

Page 18 of 112.