Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2019
P. 56
pengusaha, pemerintah, dan serikat pekerja, di sejumlah pasar di Jakarta.
"Jadi KHL-nya Rp 3,96 juta, lalu usulan dari serikat pekerja Rp 4,6 juta," ujar Anies.
UMP DKI mengarah pada putusan pemerintah pusat
Anies menyatakan, meskipun belum final, UMP DKI 2020 yang ditetapkan akan
mengarah pada keputusan pemerintah pusat.
Jika mengikuti keputusan pemerintah, maka UMP DKI Jakarta 2020 naik 8,51 persen
dari UMP 2019. Dengan demikian, UMP DKI 2020 diperkirakan Rp 4.276.349 per
bulan.
Saat penetapan UMP DKI 2019, Anies juga mengikuti keputusan pemerintah. Saat
itu, UMP ditetapkan berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 atau naik 8,03 persen
dari UMP DKI 2018 sebesar Rp 3.648.035.
"Arahnya kami akan sesuai dengan keputusan pemerintah, belum final ini, tapi
arahnya begitu, seperti juga tahun lalu," tutur Anies.
DKI beri Kartu Pekerja
Anies menyampaikan, selain menaikkan UMP, Pemprov DKI akan membantu
menurunkan biaya hidup para pekerja dengan memberikan Kartu Pekerja.
Kartu Pekerja diperuntukan bagi pekerja ber-KTP DKI yang memiliki gaji maksimal 10
persen lebih besar dari UMP.
Penerima Kartu Pekerja gratis naik transjakarta, mendapat subsidi enam produk
pangan setiap bulan, bisa belanja bahan pokok di JakGrosir yang harganya lebih
murah dibandingkan harga pasar, dan anak-anaknya diberi Kartu Jakarta Pintar (KJP)
Plus.
"Ada peningkatan dari pemasukannya dengan UMP yang bertambah, tetapi juga
biaya hidupnya dibantu sehingga biaya hidup lebih rendah. Dengan begitu, mereka
bisa menabung," kata Anies.
Saat ini, ada 19.000 pekerja yang sudah menerima Kartu Pekerja. Pemprov DKI
menargetkan ada 20.000 pekerja yang menerima kartu tersebut hingga akhir tahun
ini.
KSPI tolak UMP DKI Rp 4,2 juta
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana kenaikan UMP DKI
Jakarta 2020 sebesar 8,51 persen atau menjadi Rp 4,2 juta.
Page 38 of 112.
