Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2019

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono mengatakan, KSPI
menolak UMP naik 8,51 persen karena tidak didasarkan pada kebutuhan nyata para
pekerja atau buruh.

"Kami menolak kenaikan 8,51 persen, alasannya kenaikan itu didasarkan oleh PP 78
Tahun 2015. Selama ini kan KSPI menolak keberadaan peraturan pemerintah
tersebut. Kenaikannya tidak berdasarkan kebutuhan real," kata Kahar, Selasa lalu.

Kahar menyampaikan, tahun lalu, KSPI mengusulkan UMP DKI 2019 Rp 4,3 juta yang
didasarkan pada survei KHL. Karena itu, UMP tahun depan harusnya lebih besar dari
angka Rp 4,3 juta.

Dia menjelaskan, pemerintah masih menggunakan 60 item untuk perhitungan KHL.
Padahal, KSPI dan kelompok buruh lain sudah mengusulkan perhitungan KHL
dengan 84 item, termasuk untuk membeli kuota internet dan parfum.

"Buruh juga mengusulkan pakai parfum ke kantor. Begitu kan teman-teman butuh
parfum. Ternyata itu belum masuk dalam item KHL. Masak buruh enggak boleh
wangi," ucap Kahar.
Pengusaha terpuruk

Anggota Dewan Pengupahan DKI dari unsur pengusaha, Sarman Simanjorang,
menduga, banyak pengusaha yang akan keberatan dengan kenaikan UMP DKI 2020
sebesar 8,51 persen.

"Walaupun kenaikan 8,5 persen itu sebenarnya kan kami tahu, pengusaha juga agak
berat dengan kondisi saat ini," kata Sarman.

Sarman menuturkan, banyak pengusaha di sektor ritel yang terpaksa tutup karena
hadirnya bisnis online.

Sementara pengusaha di sektor padat karya terpuruk karena kondisi ekonomi global
membuat produk mereka dihargai rendah oleh pembeli luar negeri.

Jika ada pengusaha yang keberatan dengan UMP, Sarman berharap pemerintah
tidak mempersulit pengajuan penangguhan UMP.

"Bagi pengusaha, dengan PP 78 ini, walaupun itu sudah kebijakan pemerintah, bisa
kami terima, tapi dengan catatan supaya nanti kalau ada teman-teman kita
pengusaha-pengusaha yang mengajukan penangguhan ya mungkin jangan
dipersulit," ujar Sarman.

Page 39 of 112.