Page 196 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2021

positive - Raden Harry Agung Cahya (Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah)
Untuk itu demi mewujudkan kesejahteraan keberlangsungan hidup pekerja dan keluarga BPJS
Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder untuk sama-
sama melindungi seluruh pekerja Indonesia

Ringkasan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan jaminan sosial dimasa pandemi sangat penting untuk
melindungi pekerja, sehingga Dia pun mendorong jumlah kepesertaan badan penyelenggaraan
jaminan sosial ketenagakerjaan (BP Jamsostek) untuk terus ditingkatkan. "Di era pandemi
COVID-19 ini perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) menjadi sangat penting
dalam meningkatkan rasa aman saat bekerja serta memberikan kepastian dan keberlangsungan
ekonomi keluarga para pekerja," ujarnya dalam Anugerah Paritrana Award secara virtual, Kamis
(09/09/2021).

DUKUNG PEMERINTAH, WAPRES MINTA TINGKATKAN LAYANAN DAN
KEPESERTAAN MELALUI ANUGERAH JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PIALA
PARITRANA 2020

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan jaminan sosial dimasa pandemi sangat penting untuk
melindungi pekerja, sehingga Dia pun mendorong jumlah kepesertaan badan penyelenggaraan
jaminan sosial ketenagakerjaan (BP Jamsostek) untuk terus ditingkatkan.

"Di era pandemi COVID-19 ini perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) menjadi
sangat penting dalam meningkatkan rasa aman saat bekerja serta memberikan kepastian dan
keberlangsungan ekonomi keluarga para pekerja," ujarnya dalam Anugerah Paritrana Award
secara virtual, Kamis (09/09/2021).

Dia menilai jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, program jaminan sosial ketenagakerjaan
ini tentu akan sangat bermanfaat bagi peserta. Program perlindungan Jamsostek tersebut juga
lengkap di antaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan
jaminan pensiun. Selain itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga berharap perlindungan dari negara
melalui BPJS Ketenagakerjaan semakin lengkap dan dapat melindungi seluruh pekerja di
Indonesia dengan baik, khususnya dimasa pandemic Covid19 yang menyebabkan dampak di
sektor kesehatan dan ekonomi hingga ketenagakerjaan.

"Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah
telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi untuk mendukung perhitungan perlindungan
Jamsostek semesta. Pertama adalah Instruksi Presiden Nomor 02 tahun 2021 tentang
optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan," ungkapnya.
Menurutnya, regulasi ini menginstruksikan kepada 24 Kementerian/lembaga para Gubernur dan
Bupati, Wali Kota, sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing melakukan optimalisasi
pelaksanaan program Jamsostek, khususnya meningkatkan perlindungan pekerja non-ASN
dengan menyiapkan anggaran serta regulasi yang mendukung pelaksanaan.
Selanjutnya dijelaskan pemerintah melalui Kemendagri juga telah menerbitkan Permendagri
Nomor 27 tahun 2001 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2002, salah satu isi dalam
regulasi ini adalah mengatur penganggaran Jamsostek untuk perlindungan para pekerja non-
ASN, penyelenggara pemilu, pekerja rentan dan hingga pekerja di BUMD Indonesia.

195