Page 24 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2021

Judul Mudah! Ini 2 cara klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan
Nama Media kontan.co.id
Newstrend klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://kiaton.kontan.co.id/news/mudah-ini-2-cara-klaim-jht-bpjs-
ketenagakerjaan
Jurnalis kompas.com
Tanggal 2021-09-14 05:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Jumlah klaim yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) kepada peserta mencapai
Rp 25,65 triliun per Agustus 2021. Dengan demikian, terjadi kenaikan 10,8% dari periode yang
sama tahun sebelumnya. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Anggoro Eko
Cahyo mengatakan, pembayaran tersebut diberikan kepada 1,65 juta peserta.

MUDAH! INI 2 CARA KLAIM JHT BPJS KETENAGAKERJAAN

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jumlah klaim yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek)
kepada peserta mencapai Rp 25,65 triliun per Agustus 2021. Dengan demikian, terjadi kenaikan
10,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Anggoro Eko Cahyo mengatakan,
pembayaran tersebut diberikan kepada 1,65 juta peserta. Terkait dengan klaim BPJS
Ketenagakerjaan, bagi peserta yang ingin mengajukan klaim, seperti Jaminan Hari Tua (JHT),
terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi.

Salah satu kriterianya adalah peserta sudah mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total
tetap, berhenti bekerja (mengundurkan diri atau PHK), dan kepesertaan minimal 10 tahun untuk
klaim sebagian (10% atau 30%). Kriteria berikutnya adalah karena pemohon klaim akan
meninggalkan Indonesia untuk selamanya, baik untuk warga negara Indonesia (WNI) atau
warga negara asing (WNA).

Baca Juga: Ini informasi soal kapan subsidi gaji pekerja via bank swasta bakal cair Syarat bagi
WNI Kemudian, untuk dokumen yang diperlukan saat hendak mengajukan klaim JHT bagi yang
mengundurkan diri atau terkena PHK yakni: Kartu kepesertaan BP Jamsostek; e-KTP atau KTP
elektronik; Kartu keluarga (KK); Buku tabungan; Surat keterangan berhenti bekerja, surat
pengalaman kerja, surat perjanjian kerja, atau surat penetapan Pengadilan Hubungan Industrial
(PHI); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika punya.

23