Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JUNI 2020

Apabila disetujui, menurut Tjahjo, regulasi akan diatur terpisah. Untuk jam kerja pegawai
aparatur sipil negara (ASN) akan diatur melalui surat edaran (SE) Menpan RB. Untuk pegawai
BUMN diatur dengan SE Menteri BUMN. Sedangkan pegawai swasta lewat SE Menteri Tenaga
Kerja. Namun ditekankannya, pemerintah akan melakukan survei dan simulasi sebelum
mengambil keputusan final. Sehingga diharapkan kebijakan yang akan diambil benar-benar bisa
berjalan efektif.

Tjahjo memaparkan, data sementara yang diperoleh dari PT KAI menunjukkan, untuk
penumpang KRL dari unsur ASN/TNL/Polri jumlahnya sangat sedikit. Walau begitu, KAI akan
melakukan survei yang lebih detail tentang proporsi jumlah penumpang berdasarkan pekerjaan.
Selain itu, pihaknya akan meminta kementerian/lembaga menyerahkan data tentang jumlah
pegawai yang bekerja di kantor setiap harinya.

Menurut Tjahjo, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang bisa diambil. Pertama,

pemberlakuan sistem kerja shift untuk ASN, BUMN, dan swasta. Kedua, pemberlakuan shif
hanya bagi swasta saja, karena pegawai ASN yang menggunakan KRL sangat sedikit. Ketiga,
pemberlakuan shift mulai Senin sampai Jumat. Keempat, pemberlakuan shift hanya Senin dan
Jumat. Kelima, kombinasi dari beberapa alternatif di atas. Misalnya, shift untuk seluruh jenis
pegawai, namun hanya untuk liari Senin.

"Kami usulkan kebijakan tersebut diberlakukan untuk daerah yang memberlakukan PSBB
(pembatasan sosial berskala besar) dan/ atau status merah menurut Gugus Tugas Penanganan
Covid-19," imbuh Tjahjo.

Seperti diketahui, masa PSBB DKI Jakarta diperpanjang hingga akhir Juni, dan sekarang masuk
masa transisi. Sistem kerja baru dilakukan kementerian dan lembaga dalam masa transisi di
Jakarta dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Pada masa transisi ini, kantor pemerintah bisa menerapkan saat workfrom office (WFO) dengan
maksimal 50 persen kehadiran pegawai dalam satu kantor. Setiap ASN yang bekeija di kantor,
wajib menggunakan masker dalam menjalani sistem keija baru.

Kemudian ASN juga diwajibkan menyesuaikan jarak tempat duduk sejauh 1,5 hingga 2 meter,
menjaga jarak atau social/physical distancing saat melakukan pertemuan, dan mengurangi
kunjungan kerja dengan melakukan rapat via daring. Selain itu, pegawai dengan usia di atas 50
tahun yang memiliki riwayat kesehatan disarankan bekerja dari rumah. qar

30