Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JUNI 2020
P. 35
Judul Dikaji, Sistem Kerja Sif untuk ASN hingga Swasta
Nama Media Suara Pembaruan
Newstrend Sistem Kerja ASN
Halaman/URL Pg4
Jurnalis C-6
Tanggal 2020-06-12 04:04:00
Ukuran 93x280mmk
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 64.449.000
News Value Rp 322.245.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
neutral - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi) Sudah ada
rapat koordinasi yang diikuti perwakilan Kemko PMK, Kemnaker, Kementerian BUMN. Kempan
RB.dan BNPB. Hasilnya, secara prinsip kami sepakat untuk menyiapkan sistem kerja sif yaitu sif
1 pukul 07.30-15.00. dan sif 2 pukul 10.00-17.30
neutral - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB))
PT KAl akan melakukan survei yang lebih cermat tentang proporsi jumlah penumpang
berdasarkan pekerjaan seperti ASN/TNI/Polri, BUMN, atau swasta. Para sekretaris
kementerian/lembaga akan diminta data tentang jumlah pegawai yang bekerja di kantor setiap
harinya
neutral - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB))
Kami usulkan kebijakan tersebut diberlakukan untuk daerah yg memberlakukan PSBB
(Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan/atau status merah menurut Gugus Tugas Penanganan
Covid-19
Ringkasan
Pemerintah tengah mengkaji sistem kerja sif dalam rangka mengurangi penumpukan calon
penumpang di stasiun kereta. Rapat koordinasi telah digelar Kementerian Koordinator (Kemko)
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker),
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi (Kempan RB), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
DIKAJI, SISTEM KERJA SIF UNTUK ASN HINGGA SWASTA
Pemerintah tengah mengkaji sistem kerja sif dalam rangka mengurangi penumpukan calon
penumpang di stasiun kereta. Rapat koordinasi telah digelar Kementerian Koordinator (Kemko)
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker),
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi (Kempan RB), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Sudah ada rapat koordinasi yang diikuti perwakilan Kemko PMK, Kemnaker, Kementerian
BUMN. Kempan RB.dan BNPB. Hasilnya, secara prinsip kami
34