Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JUNI 2020

"Jadi ini harus diantisipasi pemerintah dengan memberikan bantuan edukasi kepada pekerja di
perusahaan sebagai bagian dari edukasi publik terhadap protokol kesehatan baru," ucapnya.

Menurut Shinta, perusahaan skala tertentu khususnya UMKM akan memerlukan asistensi dan
bantuan untuk menerapkan protokol ini dengan baik. Hal ini mengingat keterbatasan sumber
daya mereka untuk mengadakan semua persiapan yang dibutuhkan dalam protokol dan
mengedukasi pekerjanya.

"Oleh karena itu, kami harap pemerintah pun memahami keterbatasan-keterbatasan
perusahaan dalam melaksanakan protokol dan membantu pelaku usaha untuk mematuhi
protokol tersebut melalui edukasi publik, reminder /peringatan, bahkan sanksi tegas bila
pelanggaran dilakukan secara berulang-ulang tanpa menekan pelaku usaha dengan sanksi yang
mematikan kegiatan usaha," tuturnya.
Beberapa Skenario

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo
kemarin mengungkapkan bahwa usulan shift kerja ini merupakan hasil rapat antara Kemenpan-
RB bersama Kementerian BUMN, Kemnaker, Kemenko PMK, dan BNPB kemarin. Shift kerja ini
didasari oleh kepadatan dan penumpukan di transportasi massal seperti kereta rel listrik (KRL)
di masa pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau transisi di DKI Jakarta.

Ada beberapa alternatif kebijakan yang dirumuskan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya
pemberlakuan shift untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, dan pegawai swasta.

Alternatif kebijakan lainnya adalah pemberlakuan shift hanya untuk swasta saja karena pegawai
ASN yang naik KRL dinilai sangat sedikit. Lalu, ada alternatif pemberlakuan shift pada Senin
hingga Jumat atau Senin dan Jumat saja. "Kemudian alternatif lainnya kombinasi dari beberapa
alternatif tersebut. Misalnya shift untuk seluruh jenis pegawai, namun hanya untuk hari Senin,"
ungkap Tjahjo.

Tjahjo mengaku pada prinsipnya pihaknya setuju ada sistem kerja shift. Di mana akan ada dua
jam kerja dalam satu hari, yakni pukul 07.30-15.00 dan 10.00-17.30. Menurutnya, jika nanti
sistem kerja shift ini disetujui, akan diatur secara terpisah. Dalam hal ini untuk pegawai ASN
diatur dengan SE Menpan-RB, pegawai BUMN dengan SE Menteri BUMN, dan pegawai swasta
dengan SE Menteri Ketenagakerjaan.
Menurutnya, PT KAI akan melakukan survei yang lebih cermat tentang proporsi jumlah
penumpang berdasarkan pekerjaan. Tjahjo mengusulkan kebijakan ini nanti diberlakukan untuk
daerah yang memberlakukan PSBB dan/atau status merah menurut Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19.
9 Provinsi Nihil Kasus Baru

Juru bicara pemerintah penanganan virus korona (Covid-19) Achmad Yurianto melaporkan
penambahan kasus positif Covid-19 hingga kemarin, total kasus positif sebanyak 35.295 orang
dengan penambahan sebanyak 979 kasus positif.

Dari akumulasi penambahan tersebut, sebanyak 18 provinsi dilaporkan nihil atau nol kasus
Covid-19. "Kita mendapatkan 18 provinsi yang melaporkan kasusnya di bawah 10. Bahkan ada
sembilan provinsi dengan kasus 0 artinya tidak ada laporan kasus baru," kata Yuri di Media
Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Graha Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB), Jakarta, kemarin.

Yuri juga melaporkan ada beberapa provinsi yang tingkat kesembuhannya meningkat.
Akumulasi kasus positif yang sembuh saat ini sebanyak 12.636 orang. Di antaranya Sumatera
Selatan, meskipun kemarin melaporkan ada 42 kasus baru, dilaporkan juga 55 orang sembuh.

6