Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2019
P. 32
Ia menjelaskan, jika UMK KBB tahun ini besarnya Rp 2,8 juta, sedangkan daerah
tetangga seperti Kabupaten Purwakarta dan Kota Bandung sudah di atas Rp 3 juta,
maka KBB akan semakin tertinggal jauh jika memakai patokan PP 78/2015
tersebut.
"Dengan Kota Bandung saja kita sudah jauh tertinggal, sehingga kami tetap
menolak karena kenaikan UMK dengan aturan itu masih merugikan para buruh .
Seharusnya kenaikan UMK itu 15 persen," katanya.
Hal senada dikatakan, Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
KBB , Dede Rahmat, jika kenaikan UMK KBB mengaju pada PP 78 nilainya akan
semakin jauh di bawah kabupaten/kota tetangga, yang saat ini rata-rata sudah di
atas KBB .
"Padahal buruh berharap kenaikannya bisa lebih dari 12 persen atau dikisaran Rp
3,4 juta karena angka itu mengacu kepada inflasi tahun depan dan hasil survei
pasar," katanya.
Menurutnya, PP 78 tahun 2015 justru membatasi hak berunding serikat pekerja,
termasuk menggeser peran dari dewan pengupahan dalam melakukan survei pasar,
karena kenaikan UMK langsung ditentukan oleh pusat.
Seharusnya, kata dia, survei pasar dilakukan sesuai dengan UU Nomor 13/2003
tentang Ketenagakerjaan, dimana upah minimum ditentukan berdasarkan
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditentukan melalui survei pasar, inflasi, dan
PDRB daerah.
"KHL ditentukan lewat survei pasar oleh dewan pengupahan dan komponen yang
disurvei diatur dalam Kepmenaker Nomor 13/2012 dimana ada sekitar 60 komponen
yang harus disurvei," kata Dede.
Untuk itu, kedua elemen buruh ini akan melakukan audensi dengan bupati dan
kalangan pengusaha untuk membahas kenaikan UMK ini sebelum rekomendasinya
diserahkan ke provinsi pada 20 November 2019.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Industri dan Syarat Kerja,
Disnakertrans KBB , Intan Cahya Rachmat mengatakan, pihaknya masih mengkaji
terkait kenaikan UMK tersebut dan masih melakukan survei pasar, survei KHL
"Setelah hasil survei pasar dan KHL keluar nanti akan kita rekomendasikan ke
provinsi sebelum 20 November 2019, sekarang masih tahap kajian," ujarnya.
Page 31 of 130.
