Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2019
P. 93

Title          PEMKOT PASTIKAN KENAIKAN UMK KOTA BANDUNG SESUAI PP 78
               Media Name     detik.com
               Pub. Date      08 November 2019
                              https://news.detik.com/berita-jawa-barat/4776761/pemkot-pastikan-kenai kan-umk-kota-
               Page/URL
                              bandung-sesuai-pp-78
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Bandung - Pemerintah Kota Bandung memastikan tetap mengacu PP 78/2015 tentang
               Pengupahan dalam merumuskan besaran upah minimum kota (UMK) 2020. Saat ini besaran
               UMK tersebut masih digodok dewan pengupahan.

               "Yang pasti dewan pengupahan kota sudah melakukan pertemuan. Ada pemerintah, serikat
               pekerja, Apindo, pemerintah vertikal yakni BPS Kota Bandung. Kita sudah sepakati pakai PP
               78 (untuk merumuskan UMK)," kata Kepala Disnaker Kota Bandung Arief Syaifudin di Balai
               Kota Bandung, Jumat (8/11/2019).

               Saat ini, pihaknya akan melakukan pertemuan terakhir untuk menentukan besaran UMK
               yang akan menjadi rekomendasi untuk nantinya ditetapkan oleh Gubernur Jabar Ridwan
               Kamil.

               "Hanya akan ada pertemuan terakhir (bersama dewan pengupahan kota) untuk ketok
               palunya," ucapnya.

               Untuk besarannya sendiri, dia belum mau mengungkapkan angka pastinya. Namun merujuk
               PP 78/2015 kenaikan UMK itu sebesar 8,51 persen dari besaran UMK Bandung sebelumnya
               sebesar Rp3.339.580.

               "Kita harus itung bareng nanti saya mendahului atau off side. Insya Allah sesuai regulasi
               yang ada," ucapnya.

               Arief melanjutkan, apabila pembahasan di tingkat kota sudah selesai pihaknya akan segera
               menyerahkan rekomendasi besaran UMK 2020 ke Pemprov Jabar pada 13 atau 14
               November mendatang. Karena secara aturan penyerahan rekomendasi tersebut harus
               diserahkan satu minggu sebelum tanggal 21 November.

               "Itu diserahkan ke Provinsi seminggu sebelum tanggal 21 November. Kita akan ditanggal 13
               atau 14 November diserahkan," katanya.

               Dia meyakini, pembahasan UMK di Kota Bandung tidak terlalu banyak masalah. Semua
               pihak sudah sepakat untuk mengikuti aturan yang ada. Karena bagaimanapun PP 78/2015
               itu harus ditaati.

               "Ada sanksi diberhentikan kalau kepala daerah ketika tidak melaksanakan PP 78/2015,"
               ujarnya.
               (mso/ern) umk kota bandung.



                                                       Page 92 of 130.
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98