Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2019
P. 91
"Itu menunjukkan bahwa terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas
antara pemerintah pusat dan daerah bahkan pemerintah Desa. Pelindungan
tersebut bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia
sebagai warga negara dan perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI dan
keluarganya," kata Aris.
Paradigma baru pelindungan lainnya ditunjukkan dengan pemerintah tidak
memobilisasi calon PMI untuk bekerja ke luar negeri, tetapi pemerintah wajib
memfasilitasi proses bekerja ke luar negeri dengan penyederhanaan dan
kemudahan layanan. Salah satunya dengan beroperasinya Layanan Terpadu Satu
Atap (LTSA) di berbagai kota/kabupaten di Indonesia.
"Calon PMI tidak direkrut, tetapi sebagai subjek aktif mendaftar melalui Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota atau melalui LTSA. Ini untuk mewujudkan
efektivitas, efisiensi, transparansi dan kualitas pelayanan penempatan dan
pelindungan PMI mulai dari layanan informasi peluang kerja sampai dengan layanan
pengaduan permasalahan," kata Aris.
Konsep pelindungan PMI lainnya yaitu PMI diberikan pelindungan jaminan sosial
melalui skema Sistem Jaminan Sosial Nasional, setiap calon PMI wajib memiliki
kompetensi sesuai jabatan yang akan didudukinya, dan pekerja migran tidak dapat
dibebani biaya penempatan.
"Kepada Calon PMI saya berpesan agar bekerja dan bersosialisasi dengan sehat.
Jaga nama baik Indonesia. Karena teman-teman Pahlawan Devisa Indonesia," tutup
Aris.
Sementara itu, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri
Eva Trisiana mengatakan berbagai permasalahan yang timbul dalam setiap tahapan
migrasi tidak terjadi begitu saja, banyak hal yang menjadi pemicu terjadinya
berbagai kasus yang menimpa para PMI.
Salah satunya karena minimnya informasi mengenai cara menjadi pekerja migran
yang sesuai peraturan perundang-undangan dan risiko perdagangan orang yang
mengintai arus migrasi dapat mengakibatkan masyarakat rentan terhadap
malpraktik perekrutan dan eksploitasi tenaga kerja.
"Oleh karena itu kegiatan Diseminasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia ini merupakan bentuk nyata dari komitmen kita bersama dalam upaya
memperbaiki sistem pelayanan dan pelindungan PMI," kata Eva.
Tingginya minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri tambah Eva menjadi tugas
bersama memberikan informasi mengenai tata cara menjadi pekerja migran yang
sesuai dengan perundang-undangan dan terhindar resiko perdagangan orang. Hal
itu membutuhkan sinergitas diantara stakeholder.
Page 90 of 130.
