Page 220 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2021

kelengkapan dokumen, alur legal, hingga pemeliharaan dokumen dan ikhtiar terhindar dari
praktik ilegal.

Acara ini menghadirkan dua pembicara yaitu Rijal Al Huda selaku pelaksana tugas Atase
Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur dan Tengku Adnan selaku Ketua BP KNPI Malaysia.

Selain itu acara ini juga dihadiri oleh para peserta dan para PMI melalui siaran langsung Facebook
dan pertemuan melalui Zoom.

Acara diawali dengan penyampaian materi oleh Rijal Al Huda tentang bagaimana PMI bisa
menjadi ilegal di Malaysia, salah satunya adalah penyalahgunaan surat izin turis untuk bekerja.

"Banyak yang memanfaatkan permit turis yang berlaku 30 hari untuk bekerja secara ilegal, lalu
setelah masa berlaku habis individu kembali ke Indonesia untuk mendapat permit turis baru yang
mana sangat merugikan banyak pihak," katanya.

Dia juga menyampaikan beberapa opsi tentang apa yang harus dilakukan jika PMI sudah menjadi
ilegal seperti, pulang ke Indonesia dengan segera, membuat dokumen SPLP jika tidak
mempunyai paspor dan mengikuti rekalibrasi pulang.

Segala permasalahan yang dialami PMI bisa diadukan ke KBRI atau KJRI setempat.

Sedangkan Tengku Adnan menekankan bahwa dokumen sangatlah penting untuk PMI di luar
negeri untuk memperoleh dan menuntut hak-hak pekerja, untuk memperoleh perlindungan dari
tindakan yang tidak manusiawi atau eksploitasi, untuk memudahkan mobilitas dan akses ke
fasilitas umum serta agar dokumen tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

"Banyak PMI yang kurang mendapat akses informasi, takut untuk melapor, dan masih
membutuhkan bimbingan dan edukasi mengenai legalitas dokumen," katanya.

Tengku Adnan mengatakan untuk mengatasi masalah PMI di Malaysia, dibutuhkan kolaborasi
dan sinergi dari berbagai pihak, dari mulai mahasiswa, komunitas daerah, aliansi masyarakat
hingga KJRI dan KBRI.

219