Page 330 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2021
P. 330
Penerima BSU tersebut telah sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 14 Tahun
2020 tentang Pedoman Pemberian BSU bagi Pekerja atau Buruh dalam Penanganan Dampak
Covid-19 Dalam hal ini, Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah menargetkan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) 2021 selesai secara keseluruhan pada Oktober 2021
mendatang.
"Pada tahap III, IV, dan V ini mudah-mudahan lancar dan selesai paling cepat September, paling
lama Oktober 2021," katanya usai melihat langsung penyerahan BSU 2021 tahap III di PT.
Semarang Autocomp Manufacture di Semarang, Jumat, 3 September 2021.
Menaker menjelaskan bahwa dasar penyaluran BSU adalah Peraturan Menaker Nomor 16 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Covid-19.
syarat penerima BSU 2021 sendiri adalah WNI yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai
peserta yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021 dan memiliki upah paling
besar Rp3,5 juta.
" BSU diberikan kepada pekerja yang memiliki rekening di bank-bank Himbara," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Sakina
Rosellasari mengungkapkan bahwa, berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di
Jateng tercatat ada potensi sekitar 1,2 juta pekerja yang memenuhi kriteria sebagai penerima
BSU 2021.
"Hingga saat ini ( BSU 2021 tahap III) sudah sekitar 1 juta sekian pekerja yang menerima BSU
yang diharapkan dapat membantu pekerja terdampak Covid-19 dalam meningkatkan daya beli
terkait rumah tangga," katanya.
Di samping pemberian BSU, pemerintah juga membuat pedoman untuk menjalankan aktivitas di
tempat kerja, terutama yang terkait dengan hubungan kerja, dengan menerbitkan Keputusan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan
Kerja selama pandemi Covid-19.
Melalui Kepmenaker 104/2021 ini membahas tiga hal, yakni pelaksanaan sistem kerja dari rumah
atau work from home, pelaksanaan bekerja di kantor atau tempat kerja atau work from office,
dan merumahkah pekerja.
Kemudian, Kepmenaker ini juga membahas pelaksanaan upah dalam ketiga sistem kerja tersebut
dengan pengaturan hak hak lain yang berkaitan dengan pengupahan.
Selanjutnya pemutusan hubungan kerja sebagai jalan terakhir dapat diambil jika pandemi Covid-
19 benar benar berdampak luar biasa terhadap keberlangsungan usaha juga dibahas.***.
329
