Page 351 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2021
P. 351
KEMENAKER TINGKATKAN CAKUPAN PESERTA JAMSOSTEK
Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan cakupan
kepesertaan baik bagi pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah. Hal ini
dilakukan sebagai upaya menjaga keberlangsungan kepesertaan pekerja penerima upah dalam
program Jamsostek.
"Peningkatan cakupan kepesertaan tersebut diantaranya dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi
Program Jamsostek bagi Pelaku Hubungan Industrial di Perusahaan," ucap Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam siaran pers yang diterima, Jumat (3/9).
Guna mendorong efektivitas pelaksanaan Jamsostek bagi pekerja penerima upah maka dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, pihaknya menargetkan capaian cakupan kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Penerima Upah mencapai 29,44% dari total penduduk yang
bekerja. "Sementara target cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada 2024 sebanyak
37,24% dari total penduduk yang bekerja," ujar Ida Fauziyah.
Secara nasional jumlah peserta Jamsostek penerima upah sebanyak 40,1 juta orang. Sedangkan
di Provinsi Jawa Tengah jumlah peserta Jamsostek Penerima Upah sebanyak 1,96 juta orang
yang berasal dari 77,3 ribu perusahaan.
Ida Fauziyah mengatakan, pemberlakuan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) dan peraturan pelaksanaannya merupakan bukti kehadiran negara dalam
memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dia berharap melalui sosialisasi program Jamsostek bagi pelaku hubungan industrial ini mampu
memahami pentingnya Jamsostek bagi setiap perusahaan dan mengikutkan seluruh pekerjanya
dalam program jaminan sosial.
"Karena manfaat dan perlindungan yang diberikan sangatlah besar, yang pada akhirnya akan
membantu meningkatkan kenyamanan bekerja dan produktivitas di perusahaan," kata Ida
Fauziyah.
Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, kegiatan
sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja di Indonesia. Ekosistem
ketenagakerjaan Indonesia akan semakin kuat dan mumpuni jika seluruh pihak memperhatikan
elemen hak-hak pekerja.
"Bagaimana pekerja memperoleh perlindungan, salah satunya jaminan sosial," ucapnya, (ark)
350
