Page 354 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2021

Migran Indonesia (PMI) dalam rangka mewujudkan Kabupaten TTS bebas dari rekrutmen ilegal
PMI serta bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Tahun 2022-2024, pada
Kamis (2/9).

Kepala BNN, Petrus R Golose mengatakan, modus operandi sindikat narkotika yang
memanfaatkan PMI di luar negeri perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Menurutnya,
perkembangan modus ini harus diiringi dengan kemampuan deteksi baik peralatan maupun SDM
yang dimiliki oleh Indonesia.

"Untuk itu, BNN RI Bersama BP2MI dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sepakat
untuk melaksanakan Program Kerja Bersama guna melindungi Pekerja Migran Indonesia yang
berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan", kata Kepala BNN RI dalam sambutan vitualnya
sesaat sebelum penandatanganan Keputusan Bersama.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani pada sambutannya menyampaikan bahwa apa yang tengah
dilakukan ketiga pihak ini merupakan lompatan baru. Ini mencerminkan bahwa pentingnya
penanganan ekosistem PMI melalui sinergi serta kolaborasi antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.

Kasus penempatan illegal PMI banyak melibatkan masyarakat NTT. Menurutnya wilayah NTT
dikenal sebagai salah satu sumber PMI yang mengandalkan jaringan kekerabatan sebagai proses
rekrutmen tenaga kerja. Berdasarkan data yang dimiliki BP2MI, jumlah kasus yang menimpa PMI
asal NTT periode 2018 - 2020 mencapai 1.225 kasus. Sebanyak 1.152 orang merupakan
penempatan illegal dan 63 orang lainnya merupakan PMI legal.

Kepala BP2MI menambahkan data pemulangan jenazah PMI periode 2018 - 2021 sebanyak 387
jenazah, sekitar 271 orang diantaranya merupakan PMI illegal. Sedangkan jumlah PMI yang
dideportasi periode tahun 2017 - 2020 berdasarkan data dari Konsulat Republik Indonesia (KRI)
di Tawau, Malaysia, sebanyak 6.664 orang telah dideportasi, 1.314 orang diantaranya terlibat
dalam kasus narkotika.

Bupati TTS, Egusem Pi-eter Tahun, S.T., M.M., pada pemaparannya menyampaikan tentang
tingginya angka penduduk usia kerja dan angka pengangguran terbuka yang mencapai 6.491
orang yang berdampak pada meningkatnya jumlah pekerja migran di Kabupaten TTS, Nusa
Tenggara Timur (NTp.

"Kami tidak ingin melewati kesempatan ini. Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat menyambut
baik dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap
pekerja migran untuk melindungi pekerja migran dari rekrutment illegal serta mencip-takan
kabupaten bersih dari peredaran gelap narkoba", kata Bupati TTS. (bl)

353