Page 435 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2021
P. 435
Selain itu pula Wagub menyatakan inovasi-inovasi ketenagakerjaan berupa aplikasi-aplikasi yang
bisa mempermudah aksebilitas informasi ketenagakerjaan yang dibutuhkan masyarakat bisa
lebih diperkuat dan dipertajam.
Dengan cara ini masyarakat akan lebih cepat mendapatkan informasinya secara digital. Platform
media-media social seperti FB, Instagram, Youtube bisa dimanfaatkan agar masyarakat secara
luas dapat mengetahuinya informasi ketenagakerjaan.
"Pola sosialisasi ini dirasa cukup efektip untuk meneruskan pesan-pesan ketenagakerjaan kepada
masyarakat denghan informasi produktifp dan positif. Pola-pola komunikasi yang lebih instens
juga harus terus dilakukan agar masyarakat mengetahui program kerja dan kesempatan kerja
yang dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah. Dan jika dibandingkan dengan pola pertemuan dari
satu desa ke desa lain tapi tidak menemukan capaian yang diharapkan," ujar Ummi.
Wagub yang juga Rektor Universitas Hamzanwadi Lombok Timur ini mengingatkan agar
keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov NTB agar lebih didayagunakan dengan baik
dan makin diperkuat agar tidak ditemukan BLK-BLK yang mati suri tanpa ada kegiatan/pelatihan
kerja.
BLK agar tetap dijadikan sebagai pusat pelatihan calon-calon tenaga kerja yang memiliki keahlian
khusus sebelum terserap ke pasar kerja. Disnaker NTB harus membangun sinergi juga dengan
SMK-SMK Kejruan di NTB untuk lebih mematangkan output/lulusannya dengan pembekalan yang
lebih meningkat sebelum memasuki dunia kerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, I Gde Putu Aryadi, S.Sos, MH melaporkan,
kondisi saat ini tingkat pengangguran terbuka (TPT) di NTB masih di angka 109.700 (3,9 %).
Meningkatnya kerja paruh waktu (bekerja kurang dari 35 jam seminggu) 31,71% tahun 2021,
tahun 2020 sebesar 23,43 % (feb.2020), 27,22 % (Agts. 2020).
Adapun program strategis yang dilakukan yakni Revitalisai BLK (Pepadu Plus, MTU, pemagangan,
WUB), Zero unprosedural migran, AKAD/ AKL, Pemberdayaan PMI purna dan perlindungan
jaminan sosial bagi pekerja rentan.
434
