Page 73 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2021
P. 73
MENAKER TARGETKAN BLT SUBSIDI GAJI CAIR SELURUHNYA OKTOBER 2021
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menargetkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU)
2021 selesai secara keseluruhan pada Oktober 2021.
"Pada tahap III, IV, dan V ini mudah-mudahan lancar dan selesai paling cepat September, paling
lama Oktober 2021," kata Ida dilansir dari Antara, Minggu (5/9/2021).
Ia menjelaskan bahwa dasar penyaluran BSU adalah Peraturan Menaker Nomor 16 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Covid-19.
Syarat penerima BSU 2021 sendiri adalah WNI yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai
peserta yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021 dan memiliki upah paling
besar Rp3,5 juta.
"BSU diberikan kepada pekerja yang memiliki rekening di bank-bank Himbara," ujar dia.
Sebelumnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai salau satu bank mitra pemerintah telah
menyalurkan BLT subsidi gaji sebesar Rp 800 miliar.
Bantuan tersebut disalurkan kepada 800.000 pekerja atau buruh dalam dua batch penyaluran,
yakni pada 11 Agustus 2021 dan 21 Agustus 2021 Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri
Rohan Hafas mengatakan, saat ini pihaknya juga sedang memproses penyaluran BSU batch 3,
bagi penerima yang dilakukan pembukaan rekening baru sebanyak 324.545.
"Atas rekening tabungan baru yang telah terbentuk, selanjutnya oleh Kemenaker akan
diverifikasi. Setelah itu Bank Mandiri akan menyalurkan dana BSU kepada penerima BSU yang
lolos verifikasi Kemenaker," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Lebih lanjut Rohan menyebutkan, pada tahun ini 4 bank BUMN berpartispasi dalam penyaluran
BSU yang rencananya akan disalurkan kepada 8,7 juta pekerja atau buruh di seluruh Indonesia,
dengan total nilai penyaluran bantuan sebesar Rp 8,7 triliun.
"Sejak awal, Bank Mandiri telah menjalankan fungsi sebagai Agent of Development dan kami
siap untuk terus mendorong penyaluran program bantuan kepada masyarakat, termasuk pada
masa seperti saat ini," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemenaker) Anwar
Sanusi mengatakan, terdapat 120.000 calon penerima bantuan subsidi upah yang ternyata juga
merupakan penerima bantuan sosial pemerintah lainnya.
Hal itu menyebabkan calon penerima bantuan subsidi upah gagal memperoleh bantuan tersebut.
Adapun bantuan sosial yang dimaksud meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu
Prakerja, dan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM).
"Kita sudah menyelesaikan pemadanan dan pengecekkan kelengkapan data dan kita temukan
120.000-an data yang sama (dengan penerima bansos pemerintah lainnya)," katanya kepada
Kompas.com.
Lebih lanjut kata Anwar, sebelum dilakukan penyaluran bantuan subsidi gaji ke rekening pekerja
melalui bank anggota himbara, data yang dikumpulkan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek) tersebut akan dilakukan pemadanan terlebih dahulu.
Setelah itu, baru diserahkan ke Kantor Penyelenggaraan Perbendaharaan Negara (KPPN).
72
