Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 AGUSTUS 2019
P. 55

Title          MENAKER TETAP NGOTOT MAU TAMBAH DUA JAMINAN TENAGA KERJA
               Media Name     detik.com
               Pub. Date      14 Agustus 2019
                              https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4665048/menaker-tetap- ngotot-mau-
               Page/URL
                              tambah-dua-jaminan-tenaga-kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri tetap ngotot menambah program
               jaminan perlindungan ketenagakerjaan. Padahal, hal tersebut juga ditolak langsung oleh
               pengusaha nasional yang tergabung dalam Apindo.

               Hanif menyebut dua program jaminan ketenagakerjaan yang diwacanakan adalah
               jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan pelatihan dan sertifikasi (JPS).

               "Itu usulan, jadi saya usul mewacanakan agar ini dikaji oleh banyak pihak agar ke
               depan program JSN bisa ditambah dua," kata Hanif di komplek Istana Kepresidenan,
               Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

               Saat ini, sudah ada lima program jaminan sosial yang terdiri dari jaminan kesehatan di
               bawahi oleh BPJS Kesehatan. Lalu BPJS Ketenagakerjaan membawahi jaminan
               kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminam hari tua (JKT), dan jaminan
               pensiun.

               "Saya mengusulkan agar dikaji lagi oleh berbagai pihak dua program baru namanya JKP
               sama JPS," ujar dia.

               Hanif menceritakan, pentingnya dua program jaminan sosial yang diusulkan ini karena
               memberikan perlindungan kepada para pekerja tanah air di tengah perkembangan
               pasar kerja yang semakin fleksibel.

               Wacana penambahan dua program jaminan ini tidak diberi target secara spesifik. Hanya
               saja, Hanif menilai negara memiliki kepentingan untuk warganya mendapat jaminan
               hingga usia pensiunan.

               Hanif mengatakan, pemerintah harus turun tangan terhadap tenaga kerja yang terputus
               kontraknya di tengah jalan melalui JKP. Misalnya, salah satu pekerja terkena putus
               kontrak atau kehilangan pekerjaan, maka selama kurun waktu beberapa bulan ke depan
               bisa memanfaatkan benefit dari JKP.

               Lebih lanjuf Hanif menjelaskan, di masa pengangguran maka seorang pekerja bisa
               memanfaatkan JKS untuk meningkatkan keahliannya, sehingga selama masa itu ada
               jaminan yang bisa dimanfaatkan sampai mendapatkan pekerjaan kembali.

               "Kalau pola begini kan dia akhirnya tidak terlalu takut kehilangan pekerjaan dan lebih
               cepat untuk mendapatkan pekerjaan yang baru," ungkapnya.



                                                       Page 54 of 117.
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60