Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JANUARI 2020

Title FASILITASI ANGGOTA KPU DIJAMIN BPJAMSOSTEK DIUPAYAKAN KOMISI IV DPR
Media Name antaranews.com
Pub. Date 08 Januari 2020
https://www.antaranews.com/berita/1240811/fasilitasi-anggota-kpu-dijam in-
Page/URL
bpjamsostek-diupayakan-komisi-iv-dpr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Komisi IX DPR akan mendorong KPU pusat agar jaminan itu diberlakukan kepada para
anggota KPU di seluruh Indonesia untuk menjadi peserta BPJamsostek Manado - Ketua
Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene akan berupaya memfasilitasi agar semua anggota
Komisi pemilihan Umum (KPU) sampai ke tingkat desa dan kelurahan agar dijaminkan
dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan (BPJamsostek).

"Hal ini harus dilakukan karena mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya banyak
kejadian tenaga KPU yang meninggal dan tidak dilindungi," katanya saat kunjungan kerja di
Manado, Sulawesi Utara, Rabu.

Ia mengatakan Komisi IX DPR akan mendorong KPU pusat agar jaminan itu diberlakukan
kepada para anggota KPU di seluruh Indonesia untuk menjadi peserta BPJamsostek.

"Iurannya cukup murah, dan saya rasa bisa dari dana KPU di tahun politik ini," kata Felly
Estelita Runtuwene.

Kepala BPJamsostek Cabang Manado Hendrayanto mengatakan potensi anggota KPU
hingga di tempat pemungutan suara (TPS) sekitar Rp70 ribuan.

"Potensi ini sangat besar, dan rentan sehingga perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian (JK) sangat perlu dilakukan," katanya.

Karena, kata dia, BPJamsostek sudah bertemu dengan KPU di Sulut bahwa untuk
menjaminkan semua pekerja saat pemilihan umum nanti tidak dalam anggaran.

"Kami berharap dengan kehadiran Komisi IX DPR diharapkan bisa terlindungi para pekerja
tersebut," katanya.

Ketentuan kewajiban itu diatur dalam Peraturan Presiden No 109 /2013 tentang Tahapan
Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Perpres ini merupakan amanat dari UU Nomor
40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No24/2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas
manfaat JKK berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan berupa
uang sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) PP No. 44 tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian, demikian
Hendrayanto.

Pewarta: Nancy Lynda Tigauw Editor: Andi Jauhary COPYRIGHT (c)2020 .

Page 34 of 68.