Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2019
P. 56
Title DJSN: JAMINAN SOSIAL ASN HARUS DIKELOLA BPJS KETENAGAKERJAAN
Media Name sindonews.com
Pub. Date 08 Februari 2019
https://ekbis.sindonews.com/read/1376915/34/djsn-jaminan-sosial-asn-ha rus-dikelola-
Page/URL
bpjs-ketenagakerjaan-1549548717
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menegaskan bahwa program perlindungan
jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) dan pekerja non-Aparatur Sipil Negara (ASN) sejatinya hanya
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Penegasan DJSN tersebut mengacu pada terbitnya Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Dimana PP tersebut merupakan
implementasi dari isi UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) yang menegaskan bahwa, program perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Anggota DJSN dari unsur pemberi kerja Soeprayitno mengatakan, berdasarkan UU
SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Taspen tidak termasuk dalam
badan yang menyelenggarakan jaminan sosial. Sehingga yang berhak untuk
menyelenggarakan jaminan sosial berupa jaminan kematian dan kecelakaan kerja
bagi ASN dan non-ASN adalah BPJS Ketenagakerjaan.
"PT Taspen mengklaim bahwa dia itu adalah BPJS untuk ASN, tapi di UU SJSN
maupun BPJS, PT Taspen sendiri harus terintegrasi dengan BPJS. Artinya jika PP itu
terbit maka konsiderannya harus disesuaikan dengan UU SJSN dan UU BPJS, dimana
sebenarnya itu (Taspen) itu tidak ada, harus terintegrasi dengan BPJS," ujar
Soeprayitno saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Kamis (7/2/2019).
Dia menegaskan jika PT Taspen ingin mengelola jaminan sosial ketenagakerjaan
untuk ASN, PPPK serta pekerja non ASN, prosesnya menjadi lebih rumit karena
harus mengamandemen UU BPJS. "Harusnya aturan yang diterbitkan diselaraskan
dengan UU yang ada yakni UU SJSN dan UU BPJS. Jika Taspen ingin
menyelenggarakan Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja, maka perlu
mengamandemen UU BPJS," tegasnya.
Dia menyarankan, agar tidak terjadi polemik antara Taspen dan BPJS
Ketenagakerjaan, seharusnya dua institusi ini bisa berdialog untuk menemukan
solusi terhadap jaminan sosial bagi ASN dan non-ASN. Pasalnya, jaminan dari BPJS
Page 55 of 106.
