Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2019
P. 57
Ketenagakerjaan sudah komprehensif ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
"UU BPJS harus jadi acuan dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Harus
diselaraskan aturannya. Kalau tidak mau yah Undang-undangnya direvisi atau
dikeluarkan Perpu," tandasnya.
Hal senada juga ditegaskan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar yang
menilai seharusnya tidak ada lagi polemik terkait pengelolaan jaminan sosial
ketenagakerjaan di Indonesia, karena jika mengacu kepada UU SJSN, seharusnya
pelaksanaan jaminan sosial PPPK dan honorer harus kelola oleh BPJS
Ketenagakerjaan.
Lebih jauh Timboel menilai ada dampak positif dari segi pembiayaan jika ASN
gabung ke BPJS Ketenagakerjaan. "Kalau melihat sisi pembiayaan ASN gabung BPJS
Ketenagakerjaan, maka akan membantu APBN, kalau PP 66/2017 di pasal 30 bilang
iuran JKM naik 0,72% (dari gaji pokok) sebelumnya 0,3% naik ke 0,72% jadi iuran
segitu, sementara JKK tetap," kata dia.
Poinnya, jelas dia, kalau 0,72% dibanding 0,3% PPPK dan sebagainya dibayar bisa
lebih mahal. Namun, jika dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan ada kelebihan
0,42%. "Saya sudah hitung PNS dengan kelebihan 0,42% nilainya sampai Rp1,2
triliun. Jadi ada inefisiensi segitu. PPPK honorer dan sebagainya kalau diberlakukan
juga akan jadi defisit lagi ini rugikan APBN," paparnya.
Selain itu, lanjut Timboel, PT Taspen sendiri bukan lembaga nirlaba seperti prinsip
SJSN yang selama ini dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dimana BPJS
memastikan dengan iuran yang tidak memberatkan dan harus dikelola dengan
optimal untuk kepentingan peserta, termasuk terus meningkatkan manfaat, bukan
untuk mencari keuntungan.
Dari segi manfaat yang didapatkan oleh peserta, Timboel juga mnilai pengelolaan
jaminan sosial ketenagakerjaan ASN lebih tepat dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"BPJS Ketenagakerjaan menjalankan prinsip gotong royong. Mereka mampu
memberikan pelayanan lebih. Potensi peningkatan manfaat lebih banyak.
Dibandingkan segmented. Lagi pula kenapa JKM dan JKK harus dipisah pisah," kata
Timboel.
Page 56 of 106.
