Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2019
P. 117
Title PERUSAHAN GARMEN LANGGAR ATURAN BPJS KETENAGAKERJAAN
Media Name krjogja.com
Pub. Date 14 September 2019
https://krjogja.com/web/news/read/109726/Perusahan_Garmen_Langgar_Atur
Page/URL
an_BPJS_Ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Pelanggaran tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan
ditemukan disalah satu tempat usaha garmen di Sukoharjo. Perusahaan tersebut
menunggak senilai hampir Rp 300 juta dan merugikan karyawan. Kasus tersebut
sudah ditangani BPJS Ketenagakerjaan Sukoharjo dengan menyerahkan persoalan
ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Account Representative (AR) BPJS Ketenagakerjaan Sukoharjo Kristianto Joko Susilo
mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan Sukoharjo menemukan pelanggaran tunggakan
iuran BPJS Ketenagakerjaan disalah satu tempat usaha garmen di Sukoharjo.
Pelanggaran terjadi karena pihak perusahaan tidak membayarkan iuran wajib sejak
Januari 2017 lalu.
Terhitung sejak tunggakan terjadi hingga sekarang nilainya hampir Rp 300 juta.
Tunggakan tersebut cukup besar dan wajib dipenuhi pihak perusahaan dengan
melakukan pelunasan pembayaran.
BPJS Ketenagakerjaan Sukoharjo setelah melihat pelanggaran tersebut langsung
melakukan penagihan ke pihak perusahaan. Namun hasilnya tidak ada pembayaran
sama sekali. Tunggakan terus membengkak hingga sekarang.
Karena dianggap sulit maka BPJS Ketenagakerjaan Sukoharjo mencari jalan lain
agar kasus tunggakan iuran segera terselesaikan. BPJS Ketenagakerjaan Sukoharjo
melaporkan kejadian tersebut ke KPKNL.
Laporan dimaksudkan agar pihak KPKNL yang akan melakukan penanganan kasus
ke pihak perusahaan. Sebab tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan cukup besar
hingga ratusan juta rupiah.
"Proses penagihan tunggakan akan dilakukan KPKNL karena BPJS Ketenagakerjaan
sudah menyerahkan penanganan ke mereka," ujarnya kepada KRJOGJA.com, Sabtu
(14/09/2019).
Secara teknis proses penanganan sesuai aturan apabila ada tunggakan BPJS
Ketenagakerjaan maka ditangani pihak ketiga yakni KPKNL dan Kejaksaan Negeri.
Namun BPJS Ketenagakerjaan Sukoharjo langsung menyerahkannya ke KPKNL.
Page 116 of 171.
