Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2019
P. 158

Title          FSPMI SEGERA AJUKAN JUDICIAL REVIEW ATAS KEPMENAKER TENAGA ASING
               Media Name     jateng.antaranews.com
               Pub. Date      13 September 2019
                              https://jateng.antaranews.com/nasional/berita/1061794/fspmi-segera-aju kan-judicial-
               Page/URL
                              review-atas-kepmenaker-tenaga-asing
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Jakarta - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengecam keputusan
               pemerintah untuk membuka posisi jabatan tertentu untuk pekerja asing di beberapa
               sektor dan berencana mengajukan  judicial review  , kata Sekretaris Jenderal DPP
               FSPMI Riden Hatam Aziz.

                "Ini keputusan aneh, kan bangsa Indonesia saja angkatan kerja penganggurannya
               cukup tinggi. Kami sangat keberatan dengan Keputusan Menteri Nomor 228,"
               ungkap Riden ketika dihubungi di Jakarta pada Jumat.


                Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengeluarkan Keputusan
               Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 228 Tahun 2019 Tentang Jabatan
               Tertentu yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing.


                Keputusan itu membuka beberapa posisi untuk tenaga kerja asing (TKA) di 18
               sektor usaha mulai konstruksi,  real estate  , pendidikan hingga teknologi informasi.


                 Sebagai bentuk ketidaksetujuan akan keputusan menteri tersebut, rencananya
               beberapa serikat pekerja akan mengajukan judicial review (JR) atau pengujian
               yudisial akan peraturan yang mereka anggap merugikan para pekerja Indonesia.


                "Kami akan melakukan JR ke Mahkamah Agung. Sekarang sedang kita siapkan,
               paling lambat awal Oktober kita akan masukkan itu ke MA. Itu dari semua serikat
               pekerja," ungkap Riden.


                 Tujuan dari JR itu adalah untuk meminta MA membatalkan peraturan tersebut
               karena masih banyak orang di Indonesia yang masih bisa melakukan pekerjaan-
               pekerjaan yang terbuka untuk TKA itu.


                Menurut data Kemenaker, setidaknya terdapat 95.335 TKA yang tercatat resmi
               bekerja di Indonesia pada 2018.
















                                                      Page 157 of 171.
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163