Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2019

akomodasi dan mamin, pertanian dan kehutanan, aktivitas sewamenyewa, aktivitas
keuangan dan asuransi, aktivitas kesehatan, informasi dan telekomunikasi,
pertambangan dan geologi, pengadaan listrik, perdagangan besar dan eceran,
aktivitas jasa, aktivitas profesionalilmiah dan teknik.

Dilihat dari jenis pekerjaan, maka sebagian besar sektor di atas menyerap tenaga
kerja paling besar di Indonesia. Masih menggunakan data statistik dari BPS, jumlah
sektor pekerjaan paling besar menyerap tenaga kerja adalah perdagangan besar
dan eceran, industri pengolahan, penyediaan akomodasi, pendidikan, konstruksi,
pengangkutan dan pergudangan, jasa perusahaan, keuangan dan asuransi,
kesehatan, informasi & komunikasi, pertambangan dan penggalian, real estate,
pengolahan air, dan pengadaan listrik.

Mau tidak mau dengan telah dikeluarkannya Kepmenaker 228/2019, seakan tenaga
kerja dalam negeri diharuskan untuk tidak saja bersaing dengan tenaga kerja
nasional. Namun, juga mempersiapkan diri bersaing dengan tenaga kerja asing pada
2.197 jenis pekerjaan di 18 kategori usaha. Oleh karena itu, kompetensi dan
keahlian tenaga kerja nasional harus semakin ditingkatkan dan dikembangkan
seiring tuntutan semakin tinggi.

Pernyataan peningkatan kompetensi dan keahlian tenaga kerja nasional harus
disertai dengan pengakuan dan penilaian dari lembaga negara yang telah dilakukan
akreditasi. Perguruan Tinggi sebagai salah satu penghasil angkatan kerja telah
melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menyediakan knowledge dan pembekalan
kebersaingan, sementara pengakuan kompetensi dan keahlian harus dilakukan
lembaga lain atau asosiasi yang telah ditunjuk oleh negara. Pengakuan kompetensi
dan keahlian disampaikan dengan menggunakan sertifikasi keahlian atau profesi.

Salah satu sertifikasi profesi adalah seperti dilakukan Persatuan Insinyur Indonesia
(PII) dengan Sertifikasi Insinyur Profesional (SIP). Dilindungi dengan
UndangUndang Keinsinyuran, maka PII mewajibkan insinyur asing untuk melakukan
sertifikasi profesi sesuai dengan peraturan (Undang-Undang Republik Indonesia
tentang Keinsinyuran No 11 tahun 2014), yaitu dengan uji kompetensi dengan
tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pengguna keinsinyuran dan
pemanfaat keinsinyuran dari malapraktik keinsinyuran melalui penjaminan
kompetensi dan mutu kerja insinyur.

Setidaknya UU Keinsinyuran 11/2014 telah memberikan warning dan redlight tenaga
kerja asing harus mengikuti aturan. Dimulai dari pasal 8, peraturan dan kewajiban
insinyur asing diberlakukan, dengan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran. Ini
dimaksudkan bahwa insinyur asing mempunyai tugas dan tanggung jawab sama
dengan insinyur dalam negeri. Pemberlakukan terhadap insinyur asing diatur dalam
peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah sebagai implementatif UU (
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 tahun 2019).

UU Keinsinyuran 11/2014 memberikan contoh bahwa pemberlakuan Kepmenaker
228/2019 tidak boleh menabrak peraturan perundangan di atasnya. Sehingga

Page 152 of 171.